Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mampu menangani dampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Namun, Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai kemampuan pemerintah pusat belum sepenuhnya menjawab kondisi di lapangan, terutama bagi masyarakat terdampak yang masih membutuhkan bantuan internasional.
"Masalahnya kan bukan sekadar mampu atau tidak tetapi bagaimana secepatnya rakyat keluar dari penderitaan. Kita mengamati adanya ketidakpuasan publik secara luas karena respon penanganan bencana yang dianggap lambat," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Deddy mengaku masih melihat kondisi warga terdampak banjir dan longsor yang memprihatinkan hingga sepekan setelah bencana terjadi. Menurutnya, masa rehabilitasi dan pemulihan menjadi fase krusial yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Dia menekankan daya tahan fisik dan psikis masyarakat di daerah terdampak perlu menjadi perhatian utama, mengingat situasi sulit yang mereka hadapi secara berkepanjangan.
Keterbatasan Pemda
Menurut Deddy, pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam menangani dampak bencana. Proses pemulihan membutuhkan biaya besar dan kerap memaksa daerah mengorbankan sektor pembangunan lain.
"Bantuan kemanusiaan adalah bagian dari kemanusiaan dan peradaban antara bangsa, sehingga kita harus merasa malu menerima bantuan dari luar," ujarnya.
"Tak akan ada rakyat yang kecewa kalau negara lain ikut membantu dan juga tidak akan merugikan wibawa Presiden ataupun martabat kita sebagai bangsa. Itu hal yang lumrah sebagaimana kita sering membantu negara-negara lain yang tertimpa musibah," sambung dia.
Simak Video "Video: Prabowo Bakal Tinjau Aceh Usai Lawatan ke Pakistan-Rusia"
(dpw/dpw)