Hamas Bakal Lepaskan 'Kendali' Atas Gaza Usai Perang

Kelompok Hamas bakal melepaskan kendali atas Jalur Gaza, Palestina pascaperang. Namun Hamas tetap menjadi bagian fundamental struktur Palestina.

Seperti dilansir AFP, Senin (13/10/2025), Hamas mengatakan pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan Jalur Gaza lagi. Hal itu diungkapkan oleh seorang sumber Hamas, yang dekat dengan komite negosiasi kelompok tersebut.

Pernyataan ini disampaikan beberapa hari setelah gencatan senjata Gaza diberlakukan, dan ketika Hamas dan Israel membahas implementasi 20 poin rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang.

Rencana perdamaian Gaza itu menyerukan perlucutan senjata Hamas dan agar kelompok tersebut tidak terlibat dalam mengelola Jalur Gaza pascaperang.

"Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza merupakan isu yang sudah diselesaikan. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina," kata sumber Hamas itu kepada AFP.

Berbeda dengan kelompok militan lainnya yang lebih berpengaruh di kawasan tersebut, kepemimpinan Hamas di masa lalu terpecah-belah dalam isu-isu penting, termasuk mengenai pemerintahan Gaza di masa depan.

Namun, untuk kali ini, menurut sumber Hamas yang dikutip AFP, tampaknya tidak ada perpecahan di antara para anggota senior Hamas, termasuk dalam hal perlucutan senjata, yang sejak lama digambarkan oleh kelompok tersebut sebagai red line.

"Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang, dan senjatanya tidak akan digunakan sama sekali selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel terhadap Gaza," ucap sumber Hamas tersebut.

Seorang pejabat Hamas lainnya, yang juga enggan disebut namanya, sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa perlucutan senjata Hamas merupakan hal yang "mustahil".

Klausul pertama dalam rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan Trump menyerukan agar Jalur Gaza menjadi "zona bebas teror yang dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya".

Rencana perdamaian itu juga menyatakan Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza di masa depan, dan bahwa infrastruktur serta persenjataan militernya harus "dihancurkan dan tidak dibangun kembali".

Di bawah rencana Trump, sebuah komite Palestina sementara yang bersifat teknokratis dan apolitis akan ditugaskan untuk menjalankan layanan publik sehari-hari.

"Hamas, bersama dengan faksi-faksi lainnya, telah mengajukan 40 nama. Sama sekali tidak ada veto terhadap nama-nama tersebut, dan tidak satu pun dari nama-nama itu berasal dari Hamas," kata sumber tersebut.