
Predikat WTP Instansi Negara Bukan Prestasi Tapi Kewajiban
"WTP ini bukan prestasi, melainkan memang kewajiban. Semua kementerian/lembaga harus seperti itu dalam pengelolaan keuangan negara"
"WTP ini bukan prestasi, melainkan memang kewajiban. Semua kementerian/lembaga harus seperti itu dalam pengelolaan keuangan negara"
Raihan opini WTP ini pun tak luput diapresiasi dari Komisi IV DPR RI.
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk tahun 2018.
Pada kesempatan tersebut, Amran memaparkan capaian sektor pertanian selama hampir tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Kepala Inspektorat Jabar Ferry Sofwan menyatakan temuan BPK sebesar Rp 26 M yang harus dikembalikan Pemprov Jabar karena pola pemeriksaan yang berbeda.
Kemendagri dan Kemenag kembali mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri Keuangan Sri Mulyani girang laporan keuangan pemerintah pusat mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Sri Mulyani pun memberi pantun
Kementan berhasil merealisasikan alokasi APBN sekitar 94%. Dari Rp 24 triliun, Kementan berhasil merealisasikan alokasi dana sebesar Rp 21 triliun.
Presiden Joko Widodo menerima laporan keuangan pemerintah pusat. Hasilnya, pemerintah mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian.
Pemerintah Kota Semarang kembali meraih predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).