detikFinanceSelasa, 31 Des 2019 15:21 WIB
Apa Kabar Wacana Pelarangan Rokok Elektrik dan Vape?
Rokok elektrik dan vape dikabarkan akan dilarang peredarannya. Wacana ini muncul sejak bulan lalu.
detikFinanceSelasa, 31 Des 2019 15:21 WIB
Rokok elektrik dan vape dikabarkan akan dilarang peredarannya. Wacana ini muncul sejak bulan lalu.
detikHealthSenin, 02 Des 2019 18:34 WIB
Keberadaan rokok elektrik atau vape di Indonesia masih menjadi pro kontra. Tidak ada aturan jelas yang mengaturnya sehingga menimbulkan banyak kebingungan.
detikHealthMinggu, 01 Des 2019 08:22 WIB
Di Indonesia keberadaan rokok elektrik atau vape menuai pro kontra. Selebgram Arifandi Sanjaya memberikan pandangannya sebagai seorang vaper sekaligus dokter.
detikHealthRabu, 27 Nov 2019 13:42 WIB
Maraknya tren rokok elektronik vape saat ini, digadang-gadang menjadi bentuk alat bantu untuk berhenti merokok konvensional. Dokter paru menyebut itu keliru.
detikHealthSelasa, 26 Nov 2019 17:07 WIB
Pengguna vape menunjukkan perlawanan dengan pamer foto rontgen dada. Dokter paru menyebut, rontgen dada tak mewakili kesehatan secara keseluruhan.
detikHealthSelasa, 26 Nov 2019 13:04 WIB
Lewat kampanye foto rontgen paru-paru para pengguna vape yang diyakini bersih, komunitas vape meminta BPOM kaji ulang rencana pelarangan vape di Indonesia.
detikHealthSelasa, 26 Nov 2019 11:34 WIB
Ramai-ramai para vaper memamerkan hasil foto rontgen paru-parunya yang diyakini bersih. Apakah paru-paru vaper bisa menghitam seperti perokok?
detikHealthSelasa, 26 Nov 2019 08:21 WIB
Bukan hanya di Jakarta, kampanye foto rontgen juga dilakukan di Surabaya. Para pengguna vape ingin membuktikan bahwa rokok elektrik tak merusak paru-paru.
detikHealthSelasa, 26 Nov 2019 05:47 WIB
Pengguna vape atau rokok elektrik bereaksi terhadap isu larangan vape karena alasan kesehatan. Mereka ramai-ramai memamerkan foto rontgen paru-paru.
detikHealthJumat, 22 Nov 2019 17:38 WIB
Menkes Terawan belum mengambil sikap tegas terhadap keberadaan vape atau rokok elektrik. IAKMI pun menyayangkan sikap tersebut dan menyebut negara harus hadir.