
Dasar Hukum Presiden hingga Tugas dan Wewenangnya
Dasar hukum Presiden termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945. Ini tugas dan wewenangnya.
Dasar hukum Presiden termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945. Ini tugas dan wewenangnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono tegas menolak rencana amendemen UUD '45. Sugiono memastikan Fraksi Gerindra MPR juga menolak amendemen UUD '45.
Kurangnya toleransi antargolongan berisiko mengambat integrasi nasional. Berikut faktor pendukung integrasi nasional dan penghambat selengkapnya.
Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan tentang salah satu hak dan kewajiban warga negara. Berikut bunyi dan implementasinya.
Sistem politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Berikut penjelasannya.
Perludem menyebut wacana penundaan pemilu merupakan alasan untuk menerabas aturan masa jabatan presiden. Perludem menekankan penundaan pemilu melanggar UUD.
Peneliti CSIS Arya Fernandes menilai alasan perpanjangan masa jabatan presiden tak masuk akal. Ini sederet alasan Arya sampai menilai tak masuk akal.
Sishankamrata atau sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta.
Isi pasal 31 ayat 1 - 5 UUD 1945 mengatur kewajiban dan hak warga negara Indonesia dan pemerintah di bidang pendidikan. Berikut isi lengkapnya.
Masa jabatan presiden diatur dalam UUD 1945 Pasal 7. Berdasarkan aturan tersebut, masa jabatan presiden ditetapkan maksimal dua periode.