
Soal Revisi UU Otsus Papua, Ini Saran Ketua MPR
Ia menyarankan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua salah satu hasil akhirnya bisa menempatkan UU tersebut sebagai lex specialis.
Ia menyarankan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua salah satu hasil akhirnya bisa menempatkan UU tersebut sebagai lex specialis.
Anggota DPR dari Fraksi PAN, John Siffy Mirin, menilai penutupan akses keluar-masuk sesuai dengan UU Otsus Papua. John menyebut penutupan akses bukan lockdown.
"Kalau dari pusat jelas yang paling utama tetap apapun aspirasi kita tampung selama dalam kerangka NKRI," kata Mendagri Tito Karnavian.
Masa berlaku UU Otsus bagi Papua akan berakhir pada 2021. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pelaksanaan UU Otsus akan dilanjutkan.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, perlu ada perbaikan pada regulasi pengelolaan dana Otsus Papua.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengevaluasi dana otonomi khusus (Otsus) Papua.
Menko PMK Puan Maharani menyebut dana otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat besar. Dana itu harusnya cukup untuk menyejahterakan masyarakat.
Menteri Sosial Idrus Marham meminta penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp 8 triliun dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana penggunaannya?