
Anies Kena Sindir Gegara Urusan Toa Banjir
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai pengadaan toa peringatan dini banjir itu sebagai program asal-asalan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai pengadaan toa peringatan dini banjir itu sebagai program asal-asalan.
Anggota Fraksi PKS, Abdul Aziz, meminta SKPD lebih kreatif menyampaikan usulan terkait penanggulangan banjir kepada Gubernur DKI Anies Baswedan.
Gubernur DKI Anies Baswedan menyetop pengadaan Toa sebagai alat peringatan dini banjir. Wakil Ketua DPRD M Taufik meminta ada pengganti peringatan dini banjir.
PKB-PPP DPRD DKI Jakarta menilai penyetopan pengadaan Toa peringatan dini banjir sebagai bentuk perencanaan yang tidak matang.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyebut pengadaan Toa peringatan dini banjir itu sebagai program asal-asalan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menganggarkan, lalu menyetop pengadaan toa banjir. Golkar DKI mencurigai Anies menutupi isu banjir.
Kelurahan Petogogan di Jakarta selatan sudah memasang Toa peringatan dini banjir yang diminta Anies Baswedan untuk disetop pengadaannya.
Di awal 2020, DWS atau 'Toa' peringatan dini banjir sempat dianggarkan Rp 4 M. Kini Anies meminta pengadaan Toa banjir itu disetop. Apa kabar anggarannya?
Gubernur Anies Baswedan memimpin rapat pengendalian banjir bersama jajaran dan stakeholder terkait. Anies bicara Toa. "This is not system," katanya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melanjutkan pengadaan Toa sebagai alat peringatan dini banjir karena bukan sistem untuk penanganan banjir di Jakarta.