
Selain Halal, Aria Bima Minta Ada Sertifikasi Produk Haram
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga menetapkan jaminan produk haram, tidak hanya halal.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga menetapkan jaminan produk haram, tidak hanya halal.
Pemerintah merencanakan vaksinasi Corona dilakukan akhir tahun. Sertifikat halal dari MUI masih ditunggu. MUI masih menunggu Sinovac untuk melengkapi dokumen.
Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai selain memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, aturan ini juga membebaskan biaya sertifikat halal untuk UMKM.
UU Cipta Kerja membolehkan pelaku usaha mikro dan kecil mendeklarasikan diri menjual produk halal. Berikut selengkapnya.
"Kewenangan yang selama ini dimonopoli oleh MUI dalam melakukan pemeriksaan produk kehalalan suatu produk itu diserahkan kepada seluruh ormas-ormas Islam."
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan sebaiknya sertifikat halal segera diurus jika vaksin virus Corona (COVID-19) sudah tersedia.
Kementerian Agama (Kemenag) disemprit Ombudsman RI karena proses sertifikasi halal bagi UMKM rumit dan berbelit.Kemenag harus membuat gebrakan.
UU Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan semua makanan yang beredar di masyarakat harus memiliki sertifikat halal. Tapi apa yang terjadi?
Salah satu pasal dalam draf omnibus law menyebutkan penetapan kehalalan suatu produk bisa juga dilakukan oleh ormas Islam.Pimpinan DPR mendukung.
Draf omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) resmi diserahkan pemerintah ke DPR. Salah satu isinya adalah soal jaminan produk halal. Apa saja yang direvisi?