
PPP Minta Perpres Investasi Miras Dicabut!
PPP mendesak perpres terkait investasi miras di Bali, NTT, Sulawesi Utara, hingga Papua dicabut.
PPP mendesak perpres terkait investasi miras di Bali, NTT, Sulawesi Utara, hingga Papua dicabut.
RUU larangan minuman beralkohol (Minol) masuk dalam Prolegnas 2021. RUU ini nantinya akan mengatur aturan distribusi dan penjualan minuman beralkohol.
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) kini menjadi ramai dan menuai pro-kontra. Para pengusul RUU tersebut pun melakukan pembelaan.
RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol), yang menjadi polemik publik, dibahas dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
"Masa iya kita nggak boleh mengatur sesuatu yang mendatangkan kerusakan bagi kesehatan, bagi moralitas," kata salah satu pengusul RUU Minuman Beralkohol.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI hari ini kembali menggelar rapat terkait harmonisasi Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol).
RUU pelarangan minuman beralkohol timbul-tenggelam sejak tahun 2013. Bermula dari gugatan FPI.
Menkum HAM Yasonna Laoly meminta RUU Minuman Beralkohol tidak jadi polemik. Menurutnya, RUU tersebut masih sebatas rencana dan belum resmi diusulkan DPR.
"Wajar kalau suatu daerah bebas alkohol, namun harus diatur siapa yang boleh meminum alkohol, siapa yang boleh menjual dan di mana minuman alkohol itu dijual,"
"Kalau kita memikirkan wisata mancanegara. Kalau wisman kan nggak bisa lepas dari begitu," ujar Ketua PHRI Jabar Herman Muchtar.