
Hadapi Freeport di Arbitrase, Luhut: Kalau Menang Kontrak Berakhir 2021
"Kalau kita hitung mestinya kita menang dong. Kita di UU Indonesia tahun 2009 harusnya dia membangun smelter tapi dia tidak buat smelter" kata Luhut.
"Kalau kita hitung mestinya kita menang dong. Kita di UU Indonesia tahun 2009 harusnya dia membangun smelter tapi dia tidak buat smelter" kata Luhut.
"Presiden juga katakan ya kita sudah memberikan opsi terbaik yang tidak melanggar UU dan aturan yang ada," ujar Luhut Panjaitan terkait Freeport.
Penyelesaian sengketa di Arbitrase Internasional adalah opsi terakhir bagi pemerintah dan Freeport, sebisa mungkin dihindari.
Belum ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan Freeport. Para pekerja hanya dirumahkan untuk sementara dan masih menerima gaji.
Pemerintah tidak gentar dengan ancaman Freeport Indonesia untuk melakukan gugatan ke Arbitrase Intenasional
Ancaman Freeport menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase merupakan bentuk arogansi, karena Freeport merasa sejajar dengan pemerintah Republik Indonesia.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran KK seperti yang dituduhkan Freeport
"Pemerintah tidak salah, pemerintah menjalankan UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba untuk Freeport," kata Ketua Umum HIPMI.
CEO Freeport Richard Adkerson menggelar konferensi pers pagi ini di Jakarta. Berikut pernyataan lengkapnya.
President dan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, pagi ini melakukan konferensi di Hotel Fairmont, Jakarta.