
PKS Ingin Revisi UU Pemilu-Pilkada Sepaket, Ini Usulan Pasalnya
Komisi II DPR RI membuka opsi revisi UU Pemilu tanpa merevisi UU Pilkada. PKS bersikap tetap ingin revisi UU Pemilu dan Pilkada dalam satu paket.
Komisi II DPR RI membuka opsi revisi UU Pemilu tanpa merevisi UU Pilkada. PKS bersikap tetap ingin revisi UU Pemilu dan Pilkada dalam satu paket.
Pemerintah menegaskan tidak ajukan revisi UU Pemilu dan Pilkada. Pihak Istana juga menepis sikap itu untuk membuka jalan politik bagi putra Presiden Jokowi.
Istana Kepresidenan menepis adanya isu menghalangi Gubernur DKI Anies Baswedan maju di 2024 terkait sikap tidak merevisi UU Pilkada dan UU Pemilu.
PDIP punya pandangan berbeda dengan Partai Demokrat (PD) soal pembatalan revisi UU Pemilu. PDIP meminta PD tidak melulu berpikir tentang kekuasaan.
PD menduga revisi UU Pemilu dibatalkan karena Presiden Jokowi ingin menyiapkan Gibran Rakabuming untuk Pilgub DKI 2024. PPP meminta PD tak berspekulasi.
Revisi Undang-Undang Pemilu tidak jadi segera dieksekusi oleh DPR. Padahal sebelumnya, wacana sudah bergulir, namun wacana revisi itu layu sebelum berkembang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai hal itu menjadi salah satu alasan Prolegnas Prioritas tidak dibawa ke rapat paripurna hari ini.
Komisi II DPR telah menggelar rapat dengan para kapoksi terkait kelanjutan pembahasan RUU Pemilu. Komisi II sepakat tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu
Nasib revisi UU Pemilu kini menjadi tak menentu. Perubahan sikap sejumlah parpol penghuni 'Senayan' membuat nasib revisi UU Pemilu menggantung.
RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021 yang belum disahkan hingga kini. Baleg DPR menjelaskan 3 cara untuk menentukan nasib RUU Pemilu.