detikFinanceRabu, 24 Jun 2026 11:58 WIB
PELNI Bangun 3 Kapal Baru Rp 4,5 T, Armada Pertama Meluncur 2029
Dirut Pelni Budy Setiawan ungkap proses pengadaan 3 kapal baru, mulai meluncur 2029.
detikFinanceRabu, 24 Jun 2026 11:58 WIB
Dirut Pelni Budy Setiawan ungkap proses pengadaan 3 kapal baru, mulai meluncur 2029.
detikSumutKamis, 26 Mar 2026 15:30 WIB
Pemprov Sumut rencanakan pengadaan 24 kapal ukuran 5GT dengan anggaran Rp 6 miliar, terbagi dalam 5 paket untuk 4 kabupaten/kota. Pelaksanaan Maret-Juli 2026.
detikSumutKamis, 12 Mar 2026 21:46 WIB
Eks Dirtek PT Pelindo, Hosadi Apriza dan eks Dirut PT DOK dan Perkapalan Surabaya Persero, Bambang Soendjaswono didakwa melakukan korupsi pengadaan kapal.
detikSumutSelasa, 10 Mar 2026 21:00 WIB
Mantan Direktur Teknik PT Pelindo, Hosadi Apriza akan menjalani sidang perdana di PN Medan pada 12 Maret 2026 atas dugaan kasus korupsi pengadaan kapal tunda.
detikFinanceJumat, 27 Feb 2026 23:00 WIB
Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Kaharuddin Djenod mengungkapkan, PAL mendapatkan pesanan lebih dari 20 kapal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
detikFinanceKamis, 05 Feb 2026 15:16 WIB
Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod angkat suara soal Danantara yang mewajibkan BUMN perkapalan untuk membeli dan merawat kapal di PT PAL.
detikFinanceRabu, 28 Jan 2026 16:56 WIB
Pemerintah meminta pengadaan kapal oleh perusahaan pelayaran milik negara atau BUMN dilakukan melalui galangan dalam negeri, PT PAL Indonesia.
detikFinanceRabu, 10 Des 2025 16:24 WIB
Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani, mengungkapkan pengadaan tiga kapal baru senilai Rp 4,5 triliun untuk menggantikan kapal tua. Target operasional 2029.
detikSumutSelasa, 14 Okt 2025 14:14 WIB
Kejati Sumut menahan Kacab Pratama Komersil Belawan PT. Biro Klasifikasi Indonesia tahun 2016-2020, inisial RS terkai kasus dugaan korupsi pengadaan kapal.
detikSumutJumat, 26 Sep 2025 12:40 WIB
Kejati Sumut tetapkan eks direktur PT Pelindo sebagai tersangka korupsi pengadaan kapal. Pelindo berkomitmen transparan dan mendukung penegakan hukum.