
UU PDP dan Apa yang Perlu Dilakukan Korporasi
UU PDP lahir sebagai upaya perlindungan Data Pribadi Warga Negara, perlu diimbangi kemampuan stakeholders (korporasi) meningkatkan sistem keamanan sibernya.
UU PDP lahir sebagai upaya perlindungan Data Pribadi Warga Negara, perlu diimbangi kemampuan stakeholders (korporasi) meningkatkan sistem keamanan sibernya.
Semenggiurkan apa data-data yang bocor oleh para hacker ini? Bagaimana ini menjadi sebuah potensi bisnis?
UU Perlindungan Data Pribadi harus mampu menjawab persoalan perlindungan data secara komprehensif.
Hacker Bjorka yang sempat membuat heboh kini 'menghilang'. Menghilangnya Bjorka ini usai RUU PDP disahkan dan naiknya anggaran BSSN
UU PDP telah disetujui DPR dan Presiden Jokowi. UU ini diharapkan bisa menjadi tameng untuk mencegah kebocoran data.
Pemerintah Inggris bisa menjatuhkan denda 27 juta poundsterling (Rp 438 miliar) ke TikTok jika terbukti mengabaikan keamanan privasi anak-anak.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan enggan menjawab saat ditanya anggota Komisi I DPR soal kebocoran data di internal.
Kepala BIN Budi Gunawan ogah bicara soal aksi hacker Bjorka dan kebocoran data di kalangan internal yang terjadi belakangan.
Beredar isu di media sosial bahwa terjadi kebocoran data 26 juta anggota Polri dalam format CSV. Kadiv Humas Polri menyebut data bocor tersebut hoax.
Beredar isu di medsos terjadi kebocoran data 26 juta anggota Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan data itu hoax dan merupakan data usang.