
Investor Makin Dimanjakan, Bisnis 'Terlarang' Dipangkas Tinggal 6
Sebelumnya ada 20 bidang usaha yang masuk ke dalam daftar negatif investasi (DNI). Pada Perpres 10/2021, jumlahnya dipangkas tinggal 6.
Sebelumnya ada 20 bidang usaha yang masuk ke dalam daftar negatif investasi (DNI). Pada Perpres 10/2021, jumlahnya dipangkas tinggal 6.
Mulai tahun 2020, DNI akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan skema omnibus law.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, siang ini. Apa hasilnya?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini menggelar rapat koordinasi (rakor) daftar negatif investasi (DNI).
Daftar tersebut akan dirilis pada bulan Januari tahun 2020.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan alasan pemerintah kembali membahas kebijakan daftar negatif investasi untuk menjalankan arahan Presiden Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kembali memanggil beberapa menteri dan pejabat kabinet kerja.
Pemerintah diminta mengkaji ulang kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang telah diumumkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI.
Dalam relaksasi DNI yang dilakukan, pemerintah mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI 2018, termasuk jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar.
Revisi aturan daftar negatif investasi (DNI) sedang digodok. Rencananya aturan tersebut akan dituangkan lewat Peraturan Presiden (Perpres).