.webp)
Asal-usul gelondongan kayu yang terseret banjir bandang di Sumatera Utara (Sumu) sebelumnya menimbulkan tanda tanya besar. Pemerintah pusat turun tangan menyelidiki keberadaan tumpukan kayu tersebut, yang menjadi perhatian publik setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatera beberapa hari lalu.
Seperti diketahui, kayu-kayu gelondongan itu ikut terbawa arus ketika banjir terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Setelah air surut, potongan kayu itu ditemukan berserakan di banyak titik, mulai dari tepian sungai hingga area pantai.
Pemerintah pusat akhirnya memberikan respons terkait fenomena tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (1/12), menyampaikan pihaknya belum bisa menjawab asal usul kayu gelondongan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau masalah kayu gelondongan, saya jujur aja belum tahu jawabannya. Ada yang berkembang bahwa itu katanya illegal logging, ada juga yang itu katanya kayu yang sudah lapuk," kata Tito usai rapat koordinasi di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, dilansir detikNews.
Ia menegaskan perlunya penyelidikan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan dari mana kayu-kayu itu berasal.
"Saya nggak bisa menjawab sesuatu yang saya sendiri belum melihat, mendapatkan data resmi, dan itu saya perlu investigasi dari aparat penegak hukum yang ada di sana," ujarnya.
Pemerintah Selidiki
Terpisah, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, terkait temuan kayu tersebut. Ia mengatakan pemerintah akan memanggil delapan perusahaan yang beroperasi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara, untuk ditelusuri apakah ada kaitannya dengan asal-usul gelondongan kayu itu.
Pernyataan itu ia sampaikan setelah menghadiri Anugerah Proklim 2025 di Jakarta, Senin (1/12). Hanif menjelaskan bahwa delapan perusahaan tersebut sudah teridentifikasi berada di wilayah terdampak banjir, mulai dari perkebunan sawit hingga perusahaan tambang emas.
"Ada delapan yang berdasarkan analisa citra satelit kami berkontribusi memperparah hujan ini. Jadi, kami sedang mendalami dan saya sudah minta di Deputi Gakkum (Penegakan Hukum) untuk melakukan langkah-langkah cepat dan terukur," kata Hanif, dilansir Antara.
Ia menambahkan bahwa citra satelit memungkinkan pemerintah memproyeksikan kondisi lapangan saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
"Jadi, hari Senin akan segera dipanggil semua unit-unit yang berdasarkan kajian citra satelit, kita bisa melihat semuanya dari citra satelit sehingga kita secara logis bisa memproyeksikan apa yang terjadi dengan kondisi itu pada saat hujan deras," katanya.
Hanif juga menyebut pemerintah akan meminta masing-masing perusahaan menjelaskan kondisi area mereka menggunakan citra satelit beresolusi tinggi untuk memastikan situasi sebelum banjir terjadi.
"Supaya bisa membuktikan ini, kayu itu dari mana asalnya," ujarnya.
Simak Video "Video: Menteri LH akan Panggil 8 Perusahaan soal Gelondongan Kayu di Sumut"
[Gambas:Video 20detik]
(nkm/nkm)
