.webp)
Wali Kota Medan, Rico Waas buka suara soal rencana pemeriksaan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan terkait praktik judi online (judol).
Hal ini berkaitan dengan kasus yang menjerat eks Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk main judol.
"Kalau untuk pemeriksaan secara langsung teknisnya mungkin kita harus mempelajari dulu bagaimana teknisnya," ujar Rico saat diwawancarai di Medan, Senin (9/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rico mengatakan, selain pemeriksaan langsung kepada ASN, pihaknya juga mengakomodir laporan dari masyarakat terkait tingkah laku ASN yang melanggar etika. Ia menyebut, laporan dari masyarakat akan langsung ditindaklanjuti.
"Tapi dari laporan masyarakat sendiri ataupun laporan dari internal kita sendiri. Ini juga merupakan bagian dari pemeriksaan. Masyarakat yang memberikan informasi langsung kami periksa, akan kami cek. Misalnya ada yang kasih laporan sama saya, pak, ASN bapak ada yang begini-begini, oh boleh, nanti kami cek. Kita terbuka saja, apabila memang ada, terbukti ya sudah kita tertibkan," tambahnya.
Politisi Partai Nasdem ini mengaku, kasus Almuqarrom yang menggunakan uang Rp 1,2 miliar dari KKPD untuk main judol menjadi bahan evaluasi internal Pemkot Medan.
"Ini menjadi bagian dari audit internal, jangan nanti dari ASN kita sendiri malah melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan, pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik apalagi judol. Kalau misalnya ada tertangkap ya memang harus kita tertibkan," ungkapnya.
Menurutnya, kasus eks Camat Medan Maimun saat ini masih dalam masa pemantauan. Rico menyebut, terkait pengembalian uang, menjadi urusan pihak bank.
"Sedang dalam pantauan, tapi itu nanti kita kembalikan kepada pihak perbankan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan memeriksa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengunduh aplikasi judi online (judol). Hal ini terkait kasus eks Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja yang menyalahgunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk main judol.
"Saya berharap ini dengan adanya kasus ini kita (Pemkot) bisa periksa ini seluruh jajaran ASN. Karena hampir seluruh instansi pemerintah di Indonesia ini sudah terlibat judi-judi online ini. Inikan sangat-sangat berbahaya, sangat merusak, karena kalau sudah judi jatuhnya nanti ya segala cara orang lakukan," ujar Wakil Wali Kota Medan, Zakyuddin Harahap saat diwawancarai, Kamis (29/1/2026).
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan pihaknya berencana untuk menggunakan alat khusus mendeteksi judi online di gawai. Ia mengaku akan berdiskusi dengan wali kota terkait hal ini.
"Nah ini sekarang ada alat katanya yang bisa kita memonitor orang-orang yang menggunakan gadget ini ketahuan di handphone itu dia aktif judi online atau tidak. Ini nanti saya lapor ke pak wali agar diperiksa ini. Karena ini penyakit juga ini, ini lebih dari narkoba ini," tutupnya.
