.webp)
Upaya pengendalian inflasi di Sumatera Selatan terus diperkuat melalui strategi jangka pendek dan menengah-panjang. Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya bersifat musiman (seasonal), tetapi juga harus menyentuh persoalan struktural.
Kepala Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengatakan bahwa inflasi terdiri dari dua faktor utama, yakni struktural dan musiman. Faktor musiman seperti curah hujan dan momen hari besar keagamaan telah diantisipasi. Namun, yang lebih penting adalah membaca data historis komoditas pangan utama yang kerap memicu kenaikan harga.
"Cabai dan bawang memang menjadi komoditas yang selalu tinggi permintaannya. Kalau permintaan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan barang, pasti akan terjadi inflasi. Belum lagi jika ada pedagang yang sengaja menaikkan harga," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan Indeks Perkembangan Harga (IPH), data yang dihimpun pemerintah daerah menunjukkan kesesuaian tren historis kenaikan harga pada komoditas tertentu. Karena itu, salah satu langkah cepat yang direkomendasikan adalah operasi pasar dan gerakan pangan murah.
"Kalau ada pedagang yang menaikkan harga, sementara barang tersedia di operasi pasar dengan harga lebih murah, konsumen pasti akan beralih. Akhirnya harga bisa terkoreksi. Harapannya kenaikan inflasinya tidak terjadi," ujar Bambang.
Bambang menyebut operasi pasar disebut hanya sebagai langkah jangka pendek atau "pemadam kebakaran". Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah kini mendorong penguatan ekosistem pangan melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS), yang sejalan dengan program ketahanan pangan nasional.
Melalui GPIPS, fokus diarahkan pada pemberdayaan kelompok tani dan penguatan kelembagaan. Pemerintah memberikan pendampingan serta bantuan sarana produksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi hasil panen.
"GPIPS ini, sejalan dengan Program Asta Cita Prabowo, yaitu ketahanan pangan, dan kita ingin memberdayakan kelompok-kelompok tani. Maka kelembagaan menjadi fokusnya terus nanti ada pendampingan," ujarnya.
"Jadi kita buatkan suatu ekosistem yang dia akan memang membantu dalam pengendalian inflasi, sekaligus menciptakan ketahanan pangan harapannya dia bisa menemukan pertumbuhan ekonomi," tambahnya.
Selain bantuan alat, pemerintah juga membuka akses pembiayaan melalui perbankan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), bagi kelompok tani yang ingin naik kelas dan memperluas skala usaha.
"Seperti di Banyuasin, ada sekitar 12 kelompok tani yang sudah berjalan. Kita berikan tambahan bantuan seperti harvester agar produktivitas meningkat dan hasil yang terbuang bisa berkurang," terang Bambang.
Menurut Bambang, ketika kebutuhan pangan di Sumatera Selatan telah terpenuhi, distribusi dapat diperluas ke antarprovinsi sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kalau produksi sudah cukup untuk Sumsel, kita bisa kirim ke antarprovinsi. Itu bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Ini yang kita siapkan untuk jangka menengah dan panjang," katanya.
Dengan kombinasi strategi jangka pendek melalui operasi pasar dan penguatan produksi melalui GPIPS, pemerintah optimistis pengendalian inflasi pangan dapat lebih stabil sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Artikel ini ditulis oleh Muhammad Alyuda Tri Utama peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom.
(dai/dai)
