Menko Polkam Sebut 12 Daerah Rawan Karhutla di Sumsel Prioritas Penanganan

Sumatera Selatan

Menko Polkam Sebut 12 Daerah Rawan Karhutla di Sumsel Prioritas Penanganan

Reiza Pahlevi - detikSumbagsel
Rabu, 06 Mei 2026 22:20 WIB
Konferensi pers penanganan bencana karhutla di Sumsel.
Konferensi pers penanganan bencana karhutla di Sumsel. (Foto: A Reiza Pahlevi)
Palembang -

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyebut Sumatera Selatan memiliki 12 daerah rawan kebakaran hutan (karhutla). Penanganan karhutla di 12 wilayah diminta menjadi prioritas.

"Berdasarkan pemetaan BPBD, ada 12 daerah rawan karhutla tahun 2026. Wilayah-wilayah ini harus menjadi prioritas patroli, pencegahan, dan pengerahan sumber daya dan perlengkapan," ujar Djamari saat Apel Siaga Karhutla Sumsel di Griya Agung Palembang Rabu (6/5/2026).

Ke-12 daerah rawan karhutla itu adalah Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, OKU Timur, Mura, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muratara, OKU, OKI, dan OKU Selatan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak hanya memiliki lahan gambut yang mudah terbakar, daerah rawan itu juga terdiri dari tanah mineral kering dan area perkebunan.

"Saya minta gubernur dan forkopimda menjadikan karhutla sebagai prioritas daerah menjelang musim kemarau. Pastikan seluruh perangkat di daerah memahami tugasnya masing-masing, posko harus mulai dijalankan, peralatan tersedia, dan sumber-sumber air terpetakan agar bisa melakukan pemadaman secara cepat," katanya.

ADVERTISEMENT

Selain itu, dia juga menekankan kepada 19 gubernur yang ikut dalam apel siaga secara virtual, agar berupaya melakukan pengendalian karhutla. Penanganan karhutla disebutnya sudah menjadi agenda nasional yang perlu kesiapan serentak dalam penanganannya.

"Jika menemukan adanya pembukaan lahan dengan cara dibakar segera laporkan, jangan ada pembiaran di lapangan. Saya ingatkan, jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu titik api bisa jadi kebakaran besar, apalagi kalau saat musim kemarau kering," katanya.

"Kepada dunia usaha, pemilik konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, kita minta juga untuk memenuhi kewajibannya dalam pencegahan di wilayah kerja masing-masing. Dunia usaha juga harus menyiapkan status siaga, peralatan, jalur patroli, dan sistem laporan cepat dengan pemda. Jadi, saya minta dunia usaha juga menjadi bagian solusi penanganan karhutla," sambungnya.

Berdasarkan data BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia memasuki kemarau pada periode April-Juni.

"Di Sumsel, prediksi kemarau terjadi awal Mei, berarti termasuk lebih awal. Kemudian Agustus puncak kemarau 2026. Artinya masih ada waktu untuk bersiap menghadapi puncak kemarau, tapi kita ingin gerak lebih awal," ujarnya.




(csb/csb)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads