.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus mempercepat penataan dan legalisasi aset daerah. Langkah ini dilakukan guna mendukung percepatan proyek strategis yang ditargetkan mulai berjalan pada April 2026 yakni sekolah rakyat dan mini zoo.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa telah melakukan rapat bersama OPD salah satu fokus utama dalam rapat itu adalah pemanfaatan lahan milik TNI Angkatan Udara (Lanud) untuk pembangunan fasilitas publik.
Dewa tengah mengkaji skema kerja sama yang legal dan berkelanjutan agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembangunan Sekolah Rakyat ini sangat penting, tetapi masih terkendala administrasi, terutama sertifikasi lahan. Karena itu kami menggandeng BPN untuk mempercepat prosesnya," katanya kepada wartawan, Senin (30/3/2026).
Dewa menjelaskan di atas lahan tersebut, Pemkot berencana membangun Sekolah Rakyat terpadu mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Selain itu, kawasan yang sama juga dirancang untuk pengembangan Mini Zoo sebagai sarana edukasi dan rekreasi warga.
Tak hanya itu, Pemkot juga menaruh perhatian pada penataan kawasan wisata dan bangunan cagar budaya. Validasi data pertanahan menjadi penting guna menghindari tumpang tindih sertifikat, khususnya pada aset heritage.
"Secara keseluruhan, kami mengajukan percepatan sertifikasi ratusan aset publik, mulai dari sekolah, PAUD, TK hingga fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan pustu dan mendorong pengembang perumahan agar segera menyerahkan aset kepada Pemkot demi kepastian hukum," ungkapnya.
Ratu Dewa optimistis seluruh proses dapat segera rampung. Ia menyebut komunikasi dengan pihak Lanud dan Mabes TNI berjalan baik, ditambah dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
"Kalau semua sudah clear and clean, termasuk legalitas dan administrasi, serta dukungan anggaran dari Kementerian Sosial, Insya Allah pembangunan bisa dimulai April," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Dhona Fiermansyah Lubis, menargetkan penyelesaian 180 sertifikasi aset milik Pemkot sepanjang 2026.
"Fokus kami pada aset strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti sekolah dan puskesmas. Target ini bisa tercapai selama tidak ada sengketa," katanya.
Ia mengakui, kendala teknis di lapangan masih kerap muncul, terutama terkait penentuan batas lahan pada aset lama.
"Kendala paling sering soal patok batas. Secara sosial masyarakat tahu itu aset pemerintah, tapi secara administratif tetap harus dipastikan ulang," tutupnya.
(dai/dai)
