.webp)
Kendaraan operasional pimpinan DPRD Kota Parepare sempat ditolak saat hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU. Pasalnya, anggaran operasional Sekretariat DPRD diduga sengaja ditahan oleh Pemkot Parepare hingga menunggak pembayaran selama dua bulan.
Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Muhammad Yusuf Lapanna, membeberkan fasilitas BBM operasional dewan menggunakan sistem kerja sama dengan SPBU. Namun, pembayaran dari Sekretariat DPRD terhenti karena pencairan anggaran tertahan dari pemerintah kota.
"SPBU ini katanya sudah dua bulan tidak dibayarkan oleh Sekretariat. Pas salah satu pimpinan mau isi bensin, ternyata ditolak dengan alasan belum dibayar," ujar Yusuf kepada detikSulsel, Rabu (22/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya operasional bensin, tagihan listrik kantor DPRD Parepare pun ikut terdampak. Yusuf menyebut pihak dewan bahkan sempat menerima surat teguran resmi dari PLN akibat tunggakan tersebut.
"Kemarin juga sudah sempat keluar teguran dari PLN terkait tidak dibayarkannya listrik ini, karena tertahan juga pencairannya di sebelah. Kalau Sekretariat (DPRD) tidak melakukan upaya-upaya kemarin, mungkin hari ini atau besok sudah diputus listriknya," katanya.
Yusuf menilai tindakan menahan anggaran Sekretariat DPRD merupakan bentuk sikap yang tidak dewasa dari Wali Kota Parepare Tasming Hamid. Menurutnya, dinamika politik di lingkungan DPRD tidak boleh diseret ke ranah hak-hak keuangan operasional lembaga.
"Sangat miris. Saya bilang ini kekanak-kanakan Wali Kota kalau seperti ini modelnya. Tidak dewasa. Dalam berpolitik kalau begini, Pak Wali tidak matang dalam kepemimpinannya. Jangan persoalan laut dibawa ke darat," ungkap Yusuf.
"Dinamika di DPR itu hal biasa, tempatnya orang berbeda pendapat. Tapi tidak boleh dikaitkan dengan hak-hak keuangan di Sekretariat DPRD," ujarnya.
Akibat tersendatnya anggaran ini, sejumlah agenda penting legislatif terpaksa ikut terhambat. Salah satunya adalah agenda konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) luar daerah yang digagas Bapemperda.
"Gara-gara anggarannya belum cair, ini menghalangi kegiatan DPRD sehingga tupoksi DPR tidak bisa dilaksanakan kalau modelnya begini," jelas Yusuf.
Merespons kondisi tersebut, pimpinan DPRD Parepare berencana mengambil langkah tegas ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Mereka akan mengadukan sikap pimpinan eksekutif ini ke Gubernur hingga Kementerian Dalam Negeri.
"Langkah pertama yang kami lakukan adalah melaporkan ke Gubernur. Kami juga akan melaporkan nanti ke Ditjen Inspektorat Kemendagri, supaya Pak Wali ini dimatangkan. Saya anggap Pak Wali belum matang menjadi seorang Wali Kota, leadership-nya belum matang," cetusnya.
Yusuf membeberkan keretakan hubungan antara DPRD dan Pemkot dipicu oleh sejumlah kritik tajam anggota dewan. Titik krusialnya berada pada kebijakan penertiban pedagang UMKM hingga dugaan tebang pilih penegakan Perda.
"Ada beberapa dinamika, terkait penertiban UMKM yang jadi kritikan teman-teman, terutama saya. Kemudian penegakan Perda yang kami anggap tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas," ungkapnya.
Selain itu, pembahasan Ranperda yang belum disahkan turut memperkeruh perbedaan pandangan antara kedua belah pihak. Pihak DPRD menilai ada beberapa ketentuan aturan yang belum tuntas dibahas bersama.
"Ranperda yang hari ini belum disahkan karena ada perbedaan. Ada pemaksaan untuk segera disahkan, tapi teman-teman menganggap ada hal yang belum clear, terutama terkait aturannya. Itu dinamika yang wajar, harusnya Pak Wali dewasa menanggapi hal seperti itu," pungkasnya.
Hingga saat ini pihak Pemkot Parepare belum menanggapi terkait anggaran operasional DPRD yang tidak cair. Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka tak merespons saat dikonfirmasi detikSulsel terkait dugaan anggaran operasional DPRD yang tertahan.
Simak Video "Video: Pertalite Tercampur Air Bikin Motor Warga Tasikmalaya Mendadak Mogok"
[Gambas:Video 20detik] (ata/ata)
