.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari meraih penghargaan pada ajang detiktimur Awards 2026. Penghargaan kategori Digitalisasi Tata Kelola Pendapatan dan Birokrasi diberikan atas keberhasilan Pemkot Kendari menghadirkan transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah dan birokrasi, yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni.
Trofi penghargaan tersebut diterima oleh Wali Kota Kendari Siska Karina Imran di malam puncak detiktimur Awards 2026 pada Jumat (7/8/2026), di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta. Melalui detiktimur Awards 2026, detikcom memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang menghadirkan inovasi, kepemimpinan, serta program berdampak bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan di Indonesia Timur.
Sejumlah kategori penghargaan tahun ini disiapkan untuk mengapresiasi kontribusi di berbagai sektor strategis. Seleksi penerima penghargaan dilakukan melalui tahapan khusus oleh dewan redaksi detikcom dan detikSulsel dengan memperhatikan kriteria inovasi, kreativitas, inspiratif, dampak bagi masyarakat, dan keaktifan di bidang masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kiprah Pemkot Kendari dalam Digitalisasi Tata Kelola Pendapatan dan Birokrasi
Pemkot Kendari mendorong transformasi digital sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Salah satu inovasi utamanya ialah penerapan pembayaran retribusi secara digital menggunakan QRIS dan integrasi dengan Sistem Informasi Retribusi Daerah (Sirida).
Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Pemkot Kendari, Hery, mengatakan transformasi digital dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
"Salah satu inovasi yang dikembangkan berada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui aplikasi Gerak Cepat yang memudahkan masyarakat mengakses layanan hingga tingkat kelurahan. Selain itu, pembayaran pajak dan retribusi juga telah terintegrasi dengan QRIS," ujar Hery kepada detikcom, Selasa (4/8/2026).
"Di Bappenda itu mereka menggunakan aplikasi Gerak Cepat yang sampai di kelurahan, tidak merepotkan masyarakat, melalui QRIS juga salah satunya. Dan beberapa pengembang-pengembangan yang sementara kita lakukan di Bappenda terkait upaya-upaya untuk menambah penghasilan daerah. Termasuk Sirida dan beberapa aplikasi yang mereka kembangkan," lanjut Hery.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai menggunakan barcode QRIS yang terhubung langsung dengan data wajib pajak maupun wajib retribusi. Digitalisasi ini diterapkan untuk meningkatkan kemudahan layanan, mempercepat proses pembayaran, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Penerapan Sirida juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan. Setiap transaksi tercatat secara digital sehingga memudahkan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi penerimaan daerah secara real time. Sistem tersebut dikembangkan melalui kolaborasi Pemkot Kendari, Bank Indonesia, dan Bank Sultra sebagai bagian dari percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Transformasi digital yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pendapatan daerah, tetapi juga mendorong pembenahan tata kelola birokrasi dan pengelolaan keuangan pemerintah. Berbagai sistem digital yang diterapkan mendukung proses administrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sehingga memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Dampak digitalisasi juga terlihat dari peningkatan penerimaan pajak daerah. Pada triwulan pertama 2026, realisasi pajak Kota Kendari mencapai Rp 64 miliar, meningkat sekitar 13 persen dibanding periode yang sama pada 2025 yang sebesar Rp 50 miliar. Tren positif tersebut melanjutkan capaian sepanjang 2025 ketika realisasi pajak mencapai Rp 409 miliar atau melampaui target Rp 340 miliar dengan pertumbuhan sekitar 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan sekitar Rp 66 miliar tersebut menunjukkan bahwa penguatan digitalisasi dan intensifikasi pajak berjalan efektif dalam meningkatkan kinerja fiskal daerah.
Hasil pembenahan tata kelola tersebut juga tercermin dari keberhasilan Pemerintah Kota Kendari meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian itu menjadi raihan WTP ke-14 secara berturut-turut sekaligus menandai peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah karena status yang sebelumnya "WTP dengan penekanan" berhasil ditingkatkan menjadi "WTP murni".
Keberhasilan mengintegrasikan digitalisasi layanan, penguatan tata kelola birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas keuangan menjadikan Pemkot Kendari mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern dan efektif. Inovasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mengantarkan Pemkot Kendari meraih penghargaan detiktimur Awards 2026 pada kategori Digitalisasi Tata Kelola Pendapatan dan Birokrasi.
(alk/alk)
