.webp)
PT Karya Wijaya, perusahaan tambang nikel milik Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, buka suara soal pencemaran laut di Pulau Gebe. Pihak manajemen menyebut pencemaran itu faktor hujan.
"Di bulan September, Oktober, November, itu musim hujan. Kalau pada saat musim hujan kita tahu kondisi permukaan air laut. Otomatis kondisi air di seluruh wilayah sekitar kita itu menjadi berubah warnanya," ujar Humas PT Karya Wijaya, Ervina Fitriyani kepada detikcom, Jumat (28/11/2025).
Selain faktor hujan, kata Ervina, daratan Pulau Gebe seluas 224 kilometer persegi yang masuk dalam wilayah administratif Halmahera Tengah itu, telah dimasuki oleh PT Antam, sebelumnya. Dia menyebut perusahaan pelat merah itu mulai beroperasi di Pulau Gebe sejak 1979 hingga 2004.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terus di sana (Gebe) jangan lupa juga, sebelum kami berkegiatan itu ada kegiatan yang sudah beroperasi sekian tahun lamanya. Di situ ada PT Antam sebelumnya," ujar Ervina.
Ervina menjelaskan, dari 500 hektare luas konsesi PT Karya Wijaya, 130 hektare adalah laut yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan penambangan. Sedangkan daratannya sekitar 370-an hektare.
"Konsesi PT Karya Wijaya itu 100 persen berada dalam kawasan hutan dan di atas permukaan laut, itu IUP kami," katanya.
 Perairan di kawasan pesisir Pulau Gebe tampak keruh kecokelatan diduga akibat aktivitas pertambangan nikel. Dokumen Istimewa |
Sementara, luas izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) PT Karya Wijaya yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan pada 2024 hanya 100 hektare. Itu berarti, kata dia, perusahaan harus berkomitmen berkegiatan dalam wilayah IPPKH.
"Artinya, segala kegiatan yang berada di kawasan hutan mengacu pada undang-undang dari Kementerian Kehutanan, dan kita komitmen berkegiatan hanya di dalam IPPKH itu," tuturnya.
Bagi Ervina, PT Karya Wijaya yang baru berkegiatan pada Agustus 2025 tidak mungkin membuat perairan sekitar tercemar. Menurutnya, terlalu dini untuk menyimpulkan perusahaannya sebagai biang kerok dari pencemaran tersebut.
"Karya Wijaya ini baru beroperasi beberapa bulan, apakah mungkin seperti itu? Kita baru mulai Agustus, sangat jauh sekali rasanya untuk mencemari sejauh itu. Kegiatan kita masih sangat minim sekali," katanya.
"Di situ kan bekas (konsesi) PT Antam yah, lahan yang sudah terbuka. Selesai Antam, ada PT FPLN (Fajar Bakti Lintas Nusantara), setelah FPLN baru Karya Wijaya masuk," tambah Ervina.
 Perubahan warna air laut di Pulau Gebe-wilayah yang berdekatan dengan jetty milik PT Karya Wijaya. Dokumen Istimewa |
Lebih lanjut Ervina menuturkan bahwa jika diakumulasi dari seluruh rangkaian kegiatan, prospek di lapangan baru 1 persen. Itu pun kegiatan yang berjalan baru di tahapan infrastruktur.
"Bahkan hektare-nya pun boleh dibilang dari 100 persen, 10 persennya pun belum ada, masih di tahap konstruksi. Jadi kalau kita akumulasi dari kegiatan itu, kami baru 1 persen dari kegiatan secara keseluruhan," katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa dalam tahap pembenahan infrastruktur, kolam penampungan limbah tailing atau sediment pond telah dibenahi. Bahkan, sediment pond tersebut merupakan peninggalan dari beberapa perusahaan tambang sebelumnya.
"Oh, sudah dibenahi. Bahkan kita malah membenahi bekas-bekas (aktivitas operasional perusahaan tambang) sebelumnya. Enggak ada (sedimen pond) yang jebol, silakan dengan orang lapangan juga (cek di lokasi). Nanti berbarengan dan di sana, tidak ada yang jebol," katanya.
Sementara itu, General Manager PT Karya Wijaya, Yosep Kristianto menambahkan sebelum perusahaan melakukan kegiatan, pihaknya telah membuat pemetaan atau rona awal untuk mendapatkan gambaran utuh.
"Dalam rona awal di akhir 2024 itu kita sempat melakukan, dan itu (pencemaran) memang sudah begitu adanya. Jadi di awal kegiatan, kita pasti buka (areal untuk) sediment pond. Setelah itu baru kita menata tempat-tempat konstruksi," ujarnya.
Ervina juga menambahkan bahwa PT Karya Wijaya sendiri telah melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) 110 persen. Angka itu melebihi luas areal IPPKH yang diperoleh perusahaannya.
"Jadi rehab DAS itu 100 persen clear. Terus dari rencana reklamasi, jaminan reklamasi sudah kita tempatkan. Boleh diakses di Minerba, itu kan transparan yah, jadi tidak ada satu sisi administrasi yang kita lewatkan sebelum kita berkegiatan," katanya.
Persoalan Tali Asih Sudah Tuntas
Selain buka suara soal pencemaran laut, manajemen PT Karya Wijaya juga menanggapi sorotan warga terkait ganti rugi tanaman yang disebut tali asih. Perusahaan mengklaim telah berkoordinasi dengan baik.
"Terkait tali asih, saya yakin tim lapangan kami sudah berkoordinasi dari berbagai macam pihak yang terkait, dalam hal bagaimana caranya penetapan dan memutuskan nilai tali asih tersebut," ujar Ervina.
"Kita bicara tanaman tumbuh di situ. Tanaman tumbuh itu pasti ada aturannya dan nilai yang sudah disetujui dan disepakati bersama, namanya tripika, tripika itu sudah bertandatangan bersama," tambahnya.
Menurut Ervina, nilai tali asih sebesar Rp 1.700.000 per orang tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Prosesnya melalui penghitungan jenis tanaman hingga ukurannya.
"Itu kita bicara tanaman tumbuh yah. Pohon mana yang ditentukan untuk dikompensasi. Karena kan (bagaimana) tanaman seukuran kecil ini bisa dikompensasi? Pastinya ada proses yang kita lewati," jelasnya.
Yosep juga menambahkan, bahwa proses penyerahan tali asih berlangsung dalam dua tahap. Dia memastikan telah ada kesepakatan bersama warga.
"Jadi ada dua kali pertemuan pada bulan Agustus tahun 2025. Pada pertemuan pertama, ada 16 orang yang tidak setuju soal nilainya tadi. Tapi setelah (pertemuan) tahap kedua, akhirnya mereka setuju dan itu mereka menerima lalu menandatangani," katanya.
"Nanti bisa dikroscek di Kapolsek, Danramil, dan Camat. Karena mereka semua ikut menyaksikan itu sebelum kami beroperasi," tambah Yosep.
Selain penyerahan tali asih, perusahaan juga melibatkan ke 56 orang tersebut sebagai mitra kerja. Mereka akan terlibat dalam proses bongkar muat aktivitas pengapalan di dermaga.
"Kami libatkan 56 orang tadi sebagai bagian dari kami, yang nantinya pada saat proses bongkar muat, jadi semacam kemitraan. Mereka bangun beberapa kelompok TKBM (tenaga kerja bongkar muat), itu yang akan kami tampung," imbuh Yosep.
(hmw/hmw)
