DPRD Enrekang mengungkap eks kantor bupati selama 6 tahun terakhir dipinjam pakaikan kepada kampus swasta untuk aktivitas perkuliahan. DPRD pun menyoroti peminjaman tersebut tidak dikenakan biaya alias gratis.
"Ini yang menjadi sorotan juga ada aset (gedung lama kantor bupati) yang dipakai swasta yakni Unimen (Universitas Muhammadiyah Enrekang) yang ternyata dipinjam pakai," kata Ketua DPRD Enrekang Ikrar Eran Batu kepada wartawan, Sabtu (27/9/2025).
Ikrar mengaku belum mendapatkan landasan regulasi atas skema pinjam pakai Pemkab Enrekang dan pihak kampus Unimen. Meskipun bergerak di bidang pendidikan, kata dia, mesti tetap ada aturan terkait proses peminjaman tersebut.
"Karena saya belum mendapatkan aturan ada skema pinjam pakai antara pemerintah dan pihak swasta meski itu bergelut di bidang pendidikan," tutur legislator NasDem itu.
Dia menyebut sepengetahuannya tidak ada regulasi kerja sama dengan skema pinjam pakai bersama pihak swasta. Pun jika itu ada, maka dilakukan dengan sistem sewa.
"Kalau pun swasta dibolehkan, tapi pemanfaatan dengan skema lainnya, seperti sewa," terangnya.
Ikrar pun mendesak Inspektorat Enrekang untuk dapat melakukan pemeriksaan terkait kerja sama pinjam pakai gedung lama tersebut. Dia berharap bisa segera ada tintakan jika ditemukan pelanggaran.
"Persoalan melanggar atau tidak, kami minta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan mengkaji ulang lewat aturan kalau memang ada skema pinjam pakai untuk pihak swasta," tambah Ikrar.
Terpisah, Rektor Unimen Syawal Sitonda menjelaskan bahwa eks kantor bupati itu digunakan sebagai kampus II Unimen. Gedung digunakan karena gedung tersebut selama ini tidak dimanfaatkan.
"Kami pinjam pakai dari 2019 sampai 2029, jadi 10 tahun. Tidak disewa karena sifatnya pinjam pakai, apalagi gedung itu tidak difungsikan," jelasnya.
Simak Video "Video: Istri Bupati Enrekang Bikin Video Ajakan PKK di Markas Real Madrid"
(asm/ata)