Sejak dilantik sebagai anggota DPD RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2024–2029, Mirah M Fahmid mengemban amanah untuk menjembatani kebutuhan daerah dengan pemerintah pusat. Dengan perolehan 265.104 suara pada Pemilu 2024, ia memperoleh mandat langsung dari masyarakat NTB untuk memperjuangkan berbagai kepentingan daerah melalui fungsi representasi dan pengawasan yang dimiliki DPD RI.
Dalam menjalankan tugasnya, Mirah memfokuskan perjuangan pada empat sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi. Keempat sektor tersebut dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat sekaligus menjadi fondasi pembangunan daerah dalam jangka panjang. Menurutnya, pembangunan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Sebagai anggota Komite II DPD RI yang membidangi ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur, Mirah aktif mengangkat berbagai isu strategis yang dihadapi NTB. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan sektor pangan dan pertanian sebagai penopang perekonomian masyarakat. Melalui penyerapan aspirasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, ia mendorong agar kebijakan nasional di bidang pangan mampu menjawab kebutuhan petani dan masyarakat NTB. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui dukungannya terhadap berbagai kegiatan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Di sektor kelautan dan perikanan, Mirah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan nelayan dan penguatan ekonomi pesisir. Ia mendorong penguatan rantai pasok perikanan agar hasil tangkapan nelayan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Menurutnya, sektor perikanan merupakan salah satu kekuatan ekonomi NTB yang perlu diperkuat melalui dukungan investasi, infrastruktur, dan akses pasar yang lebih luas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain sektor ekonomi, Mirah juga aktif menyuarakan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di NTB. Ia mendorong pembenahan sistem pendidikan secara berkelanjutan agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompetitif. Baginya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan daerah. Karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan menjadi isu yang terus diperjuangkannya.
Dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Mirah turut memperluas perjuangan daerah melalui diplomasi parlementer. Berbagai forum internasional dimanfaatkannya untuk memperkenalkan potensi NTB sekaligus membuka peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mendorong pengembangan investasi hijau, digitalisasi ekonomi, energi terbarukan, pertanian cerdas, dan kerja sama perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Bagi Mirah, diplomasi merupakan instrumen strategis untuk menghadirkan peluang pembangunan. Karena itu, berbagai forum internasional dimanfaatkan untuk memperkenalkan NTB sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif. Melalui pendekatan tersebut, ia berupaya membuka akses kolaborasi dan investasi yang dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang.
Selain menjalankan fungsi representasi dan pengawasan, Mirah juga aktif membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, diaspora NTB, akademisi, dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan daerah.
Sebagai wakil daerah, Mirah juga berkomitmen menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat. Berbagai agenda dan aktivitasnya secara rutin disampaikan melalui saluran komunikasi publik agar masyarakat dapat mengikuti proses perjuangan aspirasi daerah sekaligus memahami peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
