Sebab jika Pilkada 2024 digelar November, pelantikan seluruh kepala daerah terpilih sulit dilakukan secara serentak karena ada potensi gugatan sengketa pilkada.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan lembaganya sudah siap mengadili sengketa Pemilu 2024.Enny juga menegaskan lembaganya bukan Mahkamah Kalkulator.
"Iya kita serahkan aja beliau yang bertemu kemarin, saya nggak ada di situ, kalau bersatu alhamdulillah kalaupun nggak kita tetap bersahabat," kata Musa Bangun.
Integrasi teknologi digital ke dalam sistem politik membawa sejumlah bahaya. Media digital dengan basis algoritmanya jadi ancaman terhadap kualitas demokrasi.