DPR membahas RUU KIA yang salah satu isinya cuti melahirkan selama 6 bulan. RUU KIA disebut telah disepakati oleh Baleg dan disetujui oleh 7 Fraksi di DPR.
Komisi III DPR memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi RUU KUHP dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendapat masukan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merespons Rancangan Undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang sedang dibahas pemerintah dan DPR RI.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengakomodasi aspirasi publik.
RUU Sisdiknas tak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah tak gegabah memasukkan RUU yang masih berpolemik.