Pembaca detikcom dominan tidak setuju jika pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) bertanya-tanya kebijakan Presiden Jokowi soal kereta cepat. Andre Rosiade menjawab.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibiayai APBN. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai proyek kereta cepat belum tentu bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
Dua kebijakan baru Presiden Jokowi menjadi sorotan, yaitu mengenai tax amnesty jilid II dan pendanaan APBN di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).