Otorita IKN kini menyiapkan anggaran Rp 11,6 triliun untuk membangun kawasan legislatif dan yudikatif. IKN ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.
Ketua DPD RI Sultan Najamudin menanggapi keberatan Gubernur atas pemangkasan Dana Transfer ke Daerah. Ia dorong Pilkada tidak langsung untuk efisiensi.