Demonstrasi mahasiswa dan buruh di Jakarta salah satunya memprotes kenaikan tunjangan DPR. Kebijakan ini dinilai tidak berempati pada kesulitan ekonomi rakyat.
Puluhan massa Aliansi Pemuda Sasak Bersatu mendatangi DPRD Lombok Timur, menuntut transparansi dana pokir dan menuduh anggota dewan jadi makelar proyek.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi penolakan tunjangan rumah anggota DPRD. Ia menunggu keputusan DPRD dan mendukung evaluasi tunjangan tersebut.
5 anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai masing-masing, kehilangan tunjangan dan fasilitas. Penonaktifan ini untuk menjaga integritas lembaga legislatif.