Kementerian Kesehatan menyebut banyak informasi tidak benar (hoaks) seiring dengan bocornya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah selesai dibahas.
Sekitar 279 juta data penduduk diduga bocor. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki dugaan kebocoran data itu .