KPK gagal geledah kantor DPP PDIP pasca-OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menilai hal itu imbas UU KPK yang baru.
Partai Gerindra menilai wajar ada perpres yang mengatur posisi kepala sekretariat Dewas KPK. Tata kelola administrasi di KPK dinilai tidak boleh tumpang tindih.
PPP mempertanyakan apakah jabatan Kepala Sekretariat Dewas KPK tepat diatur dengan Perpres. Struktur pendukung itu dinilai lebih pas diatur dengan Peraturan KPK