Pelantikan kepala daerah tanpa sengketa MK akan digelar pada 6 Februari 2025, di Jakarta. Lokasi berbeda untuk gubernur dan 18 bupati/wali kota dari Aceh.
Hutan adat di Indonesia diakui secara hukum sebagai milik masyarakat hukum adat. Pengelolaannya bertujuan untuk kesejahteraan dan kelestarian ekosistem.
KPK memiliki keyakinan tetap bisa melakukan upaya-upaya hukum terhadap jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bila ditemukan adanya dugaan korupsi.
DPR Aceh menunggu jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Mualem-Dek Fadh, yang direncanakan pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo.