detikNews

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Bui di Kasus Berita Bohong

Terdakwa penyebaran berita bohong Jumhur Hidayat dituntut 3 tahun penjara.

Kamis, 23 Sep 2021 12:25 WIB

detikNews

Hakim: Jumhur Hidayat Tak Terbukti Siarkan Kabar Bohong tapi Info Tak Lengkap

Hakim nyatakan Jumhur tidak terbukti menyiarkan berita bohong, melainkan terbukti melakukan tindak pidana menyebarkan berita tidak lengkap terkait omnibus law.

Kamis, 11 Nov 2021 14:47 WIB

detikFinance

Siapa yang Bakal Jadi Wamen PAN-RB? Ini Kata Tjahjo

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo bakal didampingi Wakil Menteri (Wamen).

Sabtu, 05 Jun 2021 12:00 WIB

detikNews

Serikat Buruh Bakal Bentuk Tim dengan DPR-Pemerintah untuk Revisi UU Ciptaker

Ketum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan akan bentuk tim perumus bersama DPR hingga pemerintah. Ini dilakukan dalam proses revisi omnibus law UU Cipta Kerja.

Rabu, 23 Mar 2022 15:26 WIB

detikFinance

Ada Perpres Penanaman Modal, Bali Genjot Produksi Arak cs

Pemerintah Provinsi Bali akan mendorong produksi Arak hingga Brem.

Senin, 22 Feb 2021 16:00 WIB

detikNews

Kantor Penagihan Pinjol Ilegal di Kalsel Digerebek, 40 Orang Diciduk

Polres Kotabaru menggerebek kantor jasa penagihan pinjaman online ilegal. Ada puluhan orang diciduk dari kantor tersebut, salah satunya WN China.

Kamis, 21 Okt 2021 12:09 WIB

detikNews

Pandemi dan Pendekatan Keamanan

Meski darurat sipil tidak jadi ditetapkan, keadaan darurat tetap terasa dengan munculnya Surat Telegram Kapolri perihal penanganan kejahatan di ruang siber.

Kamis, 23 Apr 2020 14:30 WIB

detikNews

Ketua LMND Palembang Jadi Tersangka Terkait Demo Omnibus Law, Ini Perkaranya

Polisi menetapkan Ketua LMND Kota Palembang, Amir (24), sebagai tersangka karena melawan petugas. Polisi menjelaskan penangkapan Amir.

Selasa, 13 Okt 2020 12:04 WIB

detikNews

Memprioritaskan Penyelesaian Polemik UU Cipta Kerja

Putusan MK memberikan waktu dua tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Sedangkan dua tahun tersebut bukanlah waktu yang lama.

Jumat, 04 Mar 2022 09:10 WIB

detikNews

Golkar Belum Bisa Terima RUU Larangan Minuman Alkohol, Singgung Potensi PHK

Pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol menuai berbagai respons. Golkar belum bisa menerima RUU Larangan Minuman Beralkohol karena berpotensi timbulkan PHK.

Kamis, 12 Nov 2020 21:30 WIB