.webp)
Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengungkapkan banyak perusahaan BUMN yang kondisi keuangannya sedang tidak sehat. Termasuk perusahaan yang bergerak di bidang properti, seperti PT Adhi Karya Tbk.
Hal ini ia sampaikan seusai acara Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi di Batang, Jawa Tengah.
"Bayangkan sedemikian banyak perusahaan BUMN, mungkin 70 persennya itu kondisinya begitu. Gimana? (Keuangannya buruk pak?) Iya. WIKA Realty. Anda tanya aja. Cek sama direksinya. Gimana WIKA Realty? Apa yang kami (Danantara) lakukan? Bagaimana kami merestrukturisasinya? PP. Adhi Karya. WIKA Realty lebih berat," katanya pada Kamis (30/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini juga yang menyebabkan banyak proyek perusahaan BUMN di bidang properti yang berakhir mangkrak.
"Bisa bayangkan di satu lokasi, itu ada tiga perusahaan properti kita (WIKA Realty, PP, dan Adhi Karya). Tiga-tiganya mangkrak," ungkapnya.
Tidak hanya itu, banyak proyek yang mereka bangun juga berujung tidak laku terjual di pasaran. Alasannya bermacam-macam.
"Semuanya nggak ada yang laku. Nah, dengan tentu dengan berbagai macam persoalan. Prinsipnya adalah saya pribadi dan juga seluruh tim, prinsipnya adalah kita ingin memperbaiki seluruh BUMN kita satu per satu dengan pendekatan korporasi," terangnya.
Meskipun ini terdengar buruk, Dony ingin terbuka dengan kondisi perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak baik-baik saja. Salah satu contoh yang ia temukan ada perusahaan BUMN yang memiliki aset hanya senilai Rp 7 triliun, tetapi utang yang ditanggungnya mencapai Rp 24 triliun. Ia yang melihat fakta ini di lapangan juga mengaku frustasi.
"Karena properti, saya frustasi juga. Frustasi kan? Jadi anda bayangkan, gimana nggak frustasi? Kita impairment di situ. Aset jadi tinggal 7 triliun. Utangnya 24 triliun. Mau diapain?" terangnya.
Sebelumnya diberitakan, PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), anak usaha perusahaan BUMN, PT Adhi Karya Tbk, mengaku tidak dapat melanjutkan beberapa proyek apartemen, termasuk Apartemen LRT City dan Oase Park karena keuangan memburuk.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) dalam pertemuan di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, di Wisma Mandiri II pada Jumat (24/7/2026).
"Kondisi keuangan ADCP saat ini kan sudah sangat buruk. Mau refund juga susah. Kondisinya cash flownya negatif," kata Indra dalam pertemuan tersebut.
Apartemen LRT City Ciracas contohnya sudah mulai dibangun sejak 2018 dan hingga hari ini belum selesai. Konsumennya sudah mengeluhkan keterlambatan ini. Bahkan beberapa diantaranya sudah menuntut pengembalian dana.
Nasib Apartemen LRT City Cibubur dan Apartemen Oase Park bahkan belum dibangun sama sekali padahal sudah dipasarkan. Sebagian besar konsumen juga menuntut pengembalian dana.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa PT Adhi Karya (Persero) Tbk, induk perusahaan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP).
Hal ini menyusul kabar banyak proyek apartemen di bawah ADCP yang tidak selesai karena keuangan perusahaan yang minus. Bahkan uang konsumen yang nasibnya digantung juga tidak bisa dikembalikan.
"Saya rasa ini kan Adhi Karya, ya. Saya kebetulan nanti malam jam 8 ini ketemu sama BPK. Saya minta boleh nggak diaudit saja, Pak (Direktur Utama PT ADCP Indra Syahruzza)? Kalau perlu audit investigasi saja. Nanti ikutin saya, ya. Ya, saya usulkan aja. Ya, saya rasa boleh kan saya sebagai menteri usulkan," kata Ara dalam pertemuan antara Kementerian PKP, ADCP, dan konsumen Apartemen LRT City di Wisma Mandiri II pada Jumat (24/7/2026).
Usulan audit ini tercetus ketika Ara tengah bertanya kepada ADCP kenapa tidak bisa memenuhi kewajiban mereka untuk mengembalikan uang konsumen. Pasalnya ADCP sudah jelas melanggar perjanjian jual beli dan harus memberikan refund.
