Jakarta akan membangun 11 rumah susun (rusun) baru mulai 2027. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pihaknya akan menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam proyek ini karena masuk dalam Program 3 Juta Rumah.

Pengamat menyambut baik sinergi antar pemerintah ini. Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto meminta agar dari Kementerian PKP juga terus mengawasi pembangunannya.

"Monitoring. Pertama, memang kebijakan. Rahbintur: pengarahan, pembinaan, dan pengaturan. Itu memang tanggung jawab dari Kementerian PKP," kata Zulfi kepada detikcom pada Selasa (7/7/2027).

Dukungan kedua yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat adalah memberikan stimulan berbentuk fisik. Sebagai contoh membantu dalam Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di rusun.

"Misalnya lift. Lift itu kan sama dengan jalan kan, akses utama, itu prasarana. Air bersih, air limbah, sampah, itu kan sarana," sebutnya.

Terpisah, menurut pengamat perkotaan Yayat Supriatna, Kementerian bisa membantu dalam monitoring dan perihal teknis.

"Kalau misalnya terkait skemanya nanti dari pemprov DKI aja gimana, skemanya mereka buat. Kalau PKP paling ngawasin, hanya masalah teknis aja. Ini kan urusannya DKI," tuturnya.

Sementara itu, untuk infastruktur sekitar rusun, bisa meminta bantuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan untuk akses transportasi umum diatur oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta bakal membangun 11 rusun baru di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai rusun lebih ideal dibandingkan rumah tapak mengingat jumlah lahan semakin terbatas dan harganya yang semakin mahal.

"Karena nggak mungkin Jakarta ini orang bisa memiliki lahan kecuali orang yang mampu, yang landed. Maka housing yang vertikal inilah yang menjadi kata kunci untuk itu," ujarnya di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Semua rusun akan dibangun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pembangunannya dimulai tahun depan. Nantinya akan tersedia rusun milik dan rusun sewa untuk masyarakat umum dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ada pun lokasinya kebanyakan berada di Jakarta Utara, berikut daftar lengkapnya.

1. Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara

2. Marunda Cluster C, Cilincing, Jakarta Utara

3. Komarudin, Cakung, Jakarta Timur

4. Rorotan IX, Cilincing, Jakarta Utara

5. Cakung KM 2, Jakarta Timur

6. Tongkol Tahap III, Pademangan, Jakarta Utara

7. Marunda Cluster A, Jakarta Utara

8. Marunda Cluster B, Jakarta Utara

9. Semper Cakung Drain, Semper, Jakarta Utara

10. Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat

11. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati mengungkapkan Pemprov DKI telah menghubungi mereka dan sepakat untuk terus berkoordinasi. Tugas Kementerian PKP nantinya adalah bersama-sama memastikan rusun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terserap ke penghuni yang tepat.

"Nanti setelah dibangun kita tentu sama-sama pastikan bersama Pemprov DKI itu yang menghuni betul-betul diseleksi dengan baik sehingga benar-benar masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Sri di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta pada Rabu (1/7/2026).

Kementerian PKP senang Pemprov DKI mendorong ketersediaan rusun sehingga semakin banyak warga yang bisa memiliki rumah. Sebab, Jakarta urutan kedua provinsi dengan jumlah backlog hunian terbesar di Indonesia, yakni 1.192.200 unit rumah menurut data Susenas 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Sebagai informasi, backlog adalah jumlah krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah.