.webp)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk memiliki rumah, terutama yang sudah berkeluarga. Ia berpesan bagi Gen Z yang belum memiliki modal untuk rumah, sebaiknya tidak memaksakan diri untuk membuat pesta pernikahan yang mahal. Uangnya bisa dipakai untuk membeli rumah.
"Pesan saya, lebih baik uang buat pesta perkawinan dipakai beli rumah daripada jadi raja semalam besoknya sengsara," kata pria yang kerap dipanggil KDM di Balai Nusantara Hunian Warisan Bangsa, Purwakarta, seperti dikutip detikcom pada Kamis (16/4/2026).
Ia berencana ingin mengeluarkan surat edaran agar masyarakat Jawa Barat tidak perlu memaksakan diri membuat pesta pernikahan yang mewah jika tidak memiliki uang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti Gubernur ngeluarin surat edarannya adalah bagi mereka yang tidak punya kemampuan keuangan yang cukup, kawin tidak usah pesta, cukup dikawin di KUA saja," usulnya.
Menurutnya memiliki rumah merupakan hal penting, meskipun hanya mampu membeli rumah subsidi yang harganya terjangkau dan cicilannya murah. Setelah membeli, rumah tersebut harus dirawat dengan baik dan dihuni.
Rumah subsidi juga cocok untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Apabila sudah memiliki rumah tetapi kondisinya sudah tidak layak, pemerintah juga memiliki program bedah rumah dan apartemen murah.
"Ada bantuan untuk rumah tidak layak huni. Metodologinya, ada yang diusulkan melalui aspirasi DPR, ada juga yang rakyat bisa mengakses langsung melalui aplikasi khusus yang akan dibuat di Jabar," ungkapnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) perumahan atau kredit program perumahan (KPP). Program ini merupakan pembiayaan modal kerja dan/atau kredit atau pembiayaan investasi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berupa individu/perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.
Setiap pinjaman bisa diambil dengan bunga rendah. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 130 triliun dengan rincian Rp 113 triliun untuk sisi suplai atau kontraktor yang UMKM serta Rp 17 triliun untuk sisi permintaan.
Lalu, Pemprov Jawa Barat juga akan mendukung pembangunan rumah vertikal atau apartemen di beberapa wilayah, seperti Bekasi, Depok, Bogor, hingga kawasan industri.
"Ada apartemen di Bekasi, nanti ada di Depok, ada di Bogor, dan kami juga nanti bangun di Bandung ya. Nah, termasuk Pemprov Jabar, Pak Sekda siapin segera Peraturan Gubernurnya, setiap kawasan industri wajib untuk menyiapkan apartemen untuk karyawan," tuturnya.
(aqi/zlf)
