.webp)
Beberapa waktu lalu, sebuah video yang memperlihatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) tampak beradu argumen dengan Ketua Umum Grib Jaya Rosario de Marshall alias Hercules perihal status lahan di Tanah Abang. Lahan tersebut rencananya akan dipakai untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi.
Hal itu berawal dari kunjungan Kementerian PKP bersama dengan PT KAI serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria yang meninjau lahan sekitar 3 hektare di kawasan Stasiun Tanah Abang. Kunjungan pada Minggu (5/4) itu dalam rangka mengecek kesiapan lahan untuk pembangunan rusun subsidi bagi warga bantaran rel kereta api.
Menurut keterangan Kementerian PKP, lahan tersebut adalah milik PT KAI dengan status clean and clear. Namun, ditempati oleh masyarakat secara ilegal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sebuah video yang diunggah oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, tampak ia dan Hercules berdebat mengenai lahan yang mau dipakai itu. Ara mengatakan, ingin menggunakan lahan tersebut untuk rumah rakyat.
"Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," katanya, dikutip dari Instagram pribadinya @maruararsirait.
Dalam video yang sama, Hercules mengatakan kalau memang tanah itu milik negara, ia akan menyerahkannya.
"HPL itu untuk mengelola lahan bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," kata Hercules.
Tenaga Ahli Menteri PKP, Paulus Totok Lusida, mengatakan sebenarnya Hercules cukup terbuka untuk mencari penyelesaian terkait lahan di kawasan Stasiun Tanah Abang itu. Mereka akan segera duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Pak Hercules itu sangat welcome, sangat gentle kalau buat saya (untuk mencari penyelesaian). Jadi dia 'kalau memang ini tanah negara ya saya kembalikan'. Tinggal kita penjelasan, KAI pegang apa, bagaimana, kok bisa pegang HPL dan lain-lain, nanti kita duduk satu meja. Dan sudah ada tim yang ditunjuk dari pak menteri untuk tindak lanjutnya," katanya, dikutip dari YouTube Kementerian PKP, Senin (13/4/2026).
Rupanya, lahan negara yang diduduki pihak lain tidak hanya ada di kawasan Tanah Abang saja. Ara sempat melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ada banyak lahan negara yang diduduki pihak lain dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, misalnya seperti di Bandung, Jawa Barat, hingga Medan, Sumatera Utara.
Ara mengatakan Prabowo langsung memberikan arahan penting agar lahan tersebut segera diambilalih dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah membangun rumah rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
"Arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, lahan-lahan negara terutama dari kereta api dan Danantara itu akan diprioritaskan untuk rumah susun, dalam dua hari ini kami sudah sisir dengan Dirut KAI dan juga Kepala Badan BP BUMN kemarin di Jakarta di Kawasan Tanah Abang," ungkap Maruarar pada Senin (6/4/2026).
Pembangunan rumah susun di kawasan Stasiun Tanah Abang rencananya akan dilakukan di atas lahan milik PT KAI. Rencananya, pembangunan hunian di atas lahan milik KAI ini akan menggunakan skema pembiayaan alternatif melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Pihak swasta yang akan membangun hunian di lahan PT KAI adalah PT Astra Internasional Tbk. Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk, Boy Kelana Soebroto menyampaikan pihaknya akan membangun 1.000 unit rumah susun atau rusun. Di mana satu unit hunian tersebut berukuran 35 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.
"1.000 unit rumah layak huni, Pak, rumah susun. Satu unitnya ada dua kamar, ukurannya 35 meter, ada satu kamar mandinya juga," ujar Boy, Minggu (5/4/2026).
(abr/abr)
