.webp)
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melihat potensi pembangunan hunian vertikal atau rumah susun (rusun) berbasis Transit Oriented Development (TOD) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan Kiaracondong (Kircon), Kota Bandung, Jawa Barat. Rencananya, pembangunan rusun dilakukan di atas lahan milik PT KAI.
Menteri PKP Maruarar Sirait sempat meninjau lahan milik PT KAI tersebut. Ia mengatakan, lokasi itu dinilai strategis karena berada di kawasan transportasi publik dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi hunian terintegrasi yang memudahkan mobilitas masyarakat.
"Kita melihat langsung lahannya, demand-nya, dan semua aturan yang bisa memudahkan rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lahan sekitar 6.000 m2 ini akan langsung kita bentuk tim bersama antara Kementerian PKP, KAI, Sekda, dan Pemerintah Kota Bandung," ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lokasi tersebut dinilai sangat pas untuk menjadi percontohan karena saat ini belum ada hunian TOD di kawasan kereta api di Bandung. Rencananya, tim gabungan akan segera menyusun konsep pengembangan kawasan tersebut.
Nantinya, tidak hanya hunian saja yang ada di kawasan TOD, fasilitas pendukung lainnya akan ikut dikembangkan. Contohnya seperti fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan lainnya.
"Seperti yang disampaikan, nanti ada huniannya, fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas pendukung lainnya. Ini kawasan terintegrasi yang benar-benar disiapkan untuk masyarakat," jelasnya.
Agar bisa cepat terealisasi, Kementerian PKP membuka peluang pembiayaan melalui berbagai skema, termasuk dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa kawasan Kiaracondong rencananya akan dikembangkan sebagai kawasan TOD yang terintegrasi dengan moda transportasi dan aktivitas masyarakat. Menurutnya, kawasan tersebut nantinya akan terhubung dengan Stasiun Kiaracondong, Stasiun Bandung, serta kawasan pengembangan lainnya seperti ruang kreatif dan area bisnis untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
"Konsep TOD ini kawasan terintegrasi, ada kawasan hunian, kawasan bisnis, dan fasilitas umum. Jumlah unitnya masih dihitung dan akan dioptimalkan sesuai potensi lahan," jelas Bobby.
OJK Siapkan Kebijakan Permudah Akses Rumah Subsidi
Banyak masyarakat yang terkendala SLIK OJK saat ingin mengakses KPR Subsidi. Ini tentunya bisa menghambat pembelian rumah subsidi.
Dalam pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Wisma Mulia 2, Jakarta, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK akan mempercepat pembaruan data dalam sistem SLIK di mana status kredit debitur yang telah diselesaikan ditargetkan dapat ter-update maksimal dalam waktu tiga hari (H+3). Selain itu, OJK juga tengah menyiapkan kebijakan lanjutan, termasuk pengaturan terkait threshold SLIK.
OJK juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BP Tapera, serta membentuk satuan tugas (satgas) untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pengajuan KPR subsidi.
"Kalau Bapak concern kepada MBR, kami juga concern kepada MBR, karena mereka adalah saudara kita semua. Kami akan mempersiapkan berbagai dukungan agar SLIK tidak menjadi penghambat, tetapi justru mendukung percepatan akses perumahan sesuai target Presiden," ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis,.
(abr/abr)
