Badan Bank Tanah mengungkapkan saat ini mengelola sekitar 35.000 hektare aset. Sebanyak 120 hektare di antaranya digunakan sebagai lahan perumahan.

Hal ini diungkapkan oleh Plt. Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat dalam acara Silaturahmi Ramadan Badan Bank Tanah di Kantor Badan Bank Tanah, Wisma Nusantara, Jakarta Pusat.

"Terakhir kita ketemu 34.000 sekarang 35.000, lumayan lah nambah dikit. Dengan beberapa lokasi yang ditambahkan. Yang akan banyak nanti adalah program yang untuk Reformasi Agraria (RA) di atas HPL karena itu banyak dari proses pelepasan kawasan hutan yang selama ini Bank Tanah berjalan beriringan," kata Hakiki kepada awak media pada Jumat (6/3/2026).

Lahan yang diperuntukkan sebagai perumahan ini berada di beberapa daerah, terbaru ada Kabupaten Batang, Kabupaten Purwakarta, hingga Kabupaten Batu Bara.

"Kalau dari Batang itu 30 hektar. Tapi ada dari kawasan industrinya sepertinya bisa didorong ke Badan Bank Tanah. Kemudian untuk yang Purwakarta tadi 33 hektar juga. Saya rasa nambah 120 hektar untuk perumahan," sebutnya.

Rencananya dalam waktu dekat Badan Bank Tanah akan melakukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Kabupaten Batu Bara untuk pembangunan perumahan. Luas lahan yang disiapkan di sana sekitar 27 hektare dan untuk tahap pertama hanya 5 hektare yang akan dibangunkan perumahan.

"Minggu depan kalau emang jadi, untuk Kabupaten Batu Bara, kita mulai MoU dengan developernya mungkin setelah lebaran ada signing untuk mulai bergerak prosesnya. Rencana dari 27 hektar, kecil dulu 5 hektar karena demand di situ yang harus ditargetkan," ungkapnya.

Hakiki menambahkan seluruh rumah yang dibangun di lahan Badan Bank Tanah merupakan rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang lokal. Saat ini mereka baru membangun rumah tapak karena lokasi lahan yang dikelola mereka rata-rata bukan di perkotaan padat penduduk. Harga rumahnya pun murah sekitar Rp 150 jutaan.

Lahan yang disiapkan untuk perumahan tersebut statusnya adalah Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Apabila sudah dimanfaatkan menjadi lahan perumahan, rumah dan tanah tersebut dapat menjadi milik rakyat setelah ditempati selama 10 tahun.

"HGB di atas HPL. (Ditempati) 10 tahun jadi hak milik," tegas Hakiki.

Di luar dari lahan yang sudah ada, Badan Bank Tanah juga akan mendukung penyediaan perumahan rakyat melalui penggunaan lahan bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Saat ini ada satu lahan yang tengah diproses untuk menjadi lahan berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL), yakni lahan yang berada di Karawaci. Lahan tersebut memiliki luas 3,7 hektare senilai sekitar Rp 400 miliar.

"Masih proses Peraturan Pemerintah (PP) untuk PMN-nya di Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) dan di Kementerian ATR itu, ada beberapa yang harus diurus administrasi negara dimasukkan dalam PP Kemudian diproses dirapatkan antar kementerian," ungkap Hakiki.

Harapannya apabila lahan eks-BLBI ini berhasil diubah menjadi aset Badan Bank Tanah berstatus HPL, ke depannya lebih banyak lahan serupa yang bisa dimanfaatkan untuk perumahan. Hakiki menyebut ada beberapa lahan eks-BLBI di Kecamatan Rumpin, Cilegon, hingga beberapa titik di Bogor Timur dan Bogor Barat yang ke depannya bisa dimanfaatkan.

"Yang sudah dibahas dengan DJKN itu yang di Rumpin, tapi masih belum tuh (belum diputuskan). Jadi mungkin setelah ini yang di Rumpin. Terus yang di Cilegon. Itu beberapa yang di Bogor juga, ada Bogor Barat, Bogor Timur sepertinya," sebutnya.