.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyindir para pengusaha properti atau pengembang. Dia mengaku sudah menaikkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) namun penyerapannya masih belum maksimal.
Hal itu disampaikannya di depan para pengusaha dalam acara Rampimnas Kadin Tahun 2025 di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). Dia sangat menyayangkan kuota FLPP belum diserap secara maksimal.
"Tapi sekarang saya minta ini tadi dengan REI dan lain, waktu saya jadi menteri pertama, mereka minta satu saja rumah subsidi, tolong kuotanya digedein. Saya sudah tingkatkan dari 200 ribu ke 300 ribu tahun 2024, menjadi 350 ribu. Hari ini saya cek belum sampai 250 ribu (penyerapan rumah subsidi)," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun mengingatkan jangan sampai anggaran untuk FLPP ditarik kembali oleh Kementerian Keuangan untuk disalurkan ke program lain yang lebih membutuhkan.
"Teman-teman, jangan sampai nanti dikurangi Pak Purbaya (anggaran FLPP). Waktu itu minta dengan gagah berani, 'tolong Pak itu saja yang kami minta'. Semangat. Tentu ada kendala di lapangan, soal lahan, soal apa," tuturnya.
Sebagai informasi, menurut data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), per 27 November 2025, penyaluran FLPP mencapai 231.343 unit dengan nilai Rp 28,72 triliun. Jika dibandingkan dengan kuota FLPP saat ini yang mencapai 350 ribu, jumlah tersebut masih cukup jauh dari target.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah telah resmi menambahkan kuota rumah subsidi melalui skema FLPP menjadi 350.000 unit pada Juli 2025. Dana yang dikucurkan pemerintah untuk program tersebut yaitu Rp 35,2 triliun yang berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN).
Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2025 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (999.03) Tahun Anggaran 2025.
Pada awalnya, kuota rumah subsidi untuk 2025 adalah 220.000 dengan anggaran Rp 28,2 triliun.
(abr/das)
