.webp)
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengumumkan utang pemerintah saat ini sudah hampir mencapai Rp 10.000 triliun. Utang didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yakni sebesar 87,22%.
Dilansir detikFinance, utang pemerintah per akhir Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun. Jumlah tersebut naik sebesar Rp 282,52 triliun dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang mencapai Rp 9.637,90 triliun.
Utang tersebut setara 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski terdapat peningkatan dibandingkan akhir Desember 2025, angkanya masih di bawah batas aman Undang-Undang Keuangan Negara yakni 60% PDB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis laporan di website DJPPR Kemenkeu, dikutip Sabtu (9/5/2026).
Untuk rincian utang pemerintah, pertama ada instrumen SBN sebesar Rp 8.652,29 triliun atau sebesar 87,22%. Kedua, ada pinjaman sebesar Rp 1.267,52 triliun atau 12,78%.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah mengatakan bahwa rasio utang yang menyentuh kisaran 40% terhadap PDB tidak terlepas dari tekanan perlambatan ekonomi yang sempat terjadi pada 2025. Langkah penambahan utang dilakukan sebagai strategi menjaga stabilitas ekonomi agar tidak terjerumus ke krisis yang lebih dalam.
"Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit, tetapi ekonomi kita selamat habis itu kita tata ulang semuanya," ujar Purbaya pada Kamis, 12 Februari 2026 lalu.
Artikel ini telah tayang di detikFinance dengan judul Utang Pemerintah Nyaris Rp 10.000 Triliun, Cek Rinciannya!
(des/des)
