.webp)
Kabar gembira buat masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar), karena Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal menambah kuota rumah subsidi. Dia juga memastikan adanya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (4/3/2026). Dalam acara itu, disosialisasikan KUR Perumahan dan akad perumahan bersama BRI.
Ara, sapaannya, mengatakan kuota rumah subsidi juga dinaikkan dari 8.957 unit menjadi 22.000 unit tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi Pak Sekda minta 20 ribu rumah subsidi, saya tambahkan menjadi 22 ribu. Ini karena sektor perumahan memiliki efek besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, melibatkan tukang, toko bangunan, warung, hingga sektor jasa lainnya," kata Ara.
Dia menjelaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berperan dalam penguatan sektor perumahan rakyat. Dari total sekitar Rp 5 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan, sebanyak 55 persen disalurkan oleh BRI.
"Dari total sekitar Rp 5 triliun KUR perumahan, 55 persen disalurkan oleh BRI. Saya apresiasi kerja kerasnya, semoga bisa lebih cepat dan mudah dibandingkan rentenir. Bunganya sudah rendah, jadi tinggal percepat pelayanannya," ujarnya.
Menurutnya, peran perbankan, khususnya BRI, sangat strategis dalam mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pelaku usaha sektor perumahan.
Dalam kesempatan yang sama, Ara menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses hunian layak di Kalbar. Ia mengumumkan peningkatan signifikan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Tahun lalu jumlah rumah yang dibedah di Kalbar sebanyak 3.096 unit, dan tahun ini meningkat menjadi 13.800 unit. Ini kenaikan yang luar biasa dan harus disiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah," katanya.
Ara meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data usulan BSPS berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) yang telah diverifikasi ke sistem Sibaru (Sistem Informasi Bantuan Perumahan) maksimal satu minggu.
Selain pembiayaan, Ara juga menekankan percepatan kebijakan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
"Saya minta dalam tiga hari ke depan semua kota dan kabupaten di Kalbar yang belum menerapkan PBG dan BPHTB gratis segera menjalankannya. Kalau belum jalan, umumkan Pemda mana yang belum melaksanakan kebijakan pro rakyat ini," tegasnya.
Dalam forum yang turut dihadiri Sekda Kalbar Harisson, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah, serta perwakilan BP Tapera, SMF, PNM, dan BRI, Ara menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga.
Ia juga mendorong agar sosialisasi KUR di Kalbar tidak sekadar seremoni, tetapi disertai transaksi langsung agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Rumah subsidi dan BSPS bukan hanya menyediakan tempat tinggal layak, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Ini program gotong royong yang efeknya nyata bagi masyarakat," pungkasnya.
