.webp)
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkap kebutuhan listrik di Kalimantan sebagian masih diimpor dari Malaysia. Menurutnya, total impor untuk wilayah ini sebesar 200 megawatt (MW).
Dikutip dari detikFinance, alasan impor dari Malaysia salah satunya karena dua negara masih berbatasan darat di Pulau Kalimantan. Yuliot mengatakan kerja sama kelistrikan dengan Malaysia tengah dalam proses perpanjangan perizinan.
"Impor listrik dari Malaysia sudah dilakukan untuk daerah di Pulau Kalimantan yang berdekatan dengan perbatasan kedua negara," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (18/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan sudah berjalan dan juga ini lagi perpanjangan perizinan dan itu juga kita lakukan fasilitasi," sambungnya.
Adapun kerja sama terkait interkoneksi kelistrikan antarnegara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ini dinilai penting dan krusial. Terlebih karena kebutuhan energi listrik di negara-negara Asia Tenggara diproyeksikan akan meningkat dari tahun ke tahun.
Yuliot menambahkan, Indonesia juga berkomitmen mendukung kerja sama bertajuk ASEAN Power Grid (APG) ini. Menurutnya, Indonesia harus siap berperan sebagai negara penghubung atau hub energi di ASEAN.
"Adanya integrasi antar grid di ASEAN, dari sisi petanya kita sudah melihat bahwa ini bisa dilakukan karena kebutuhan energi untuk ASEAN ke depan itu akan terjadi peningkatan. Dengan peningkatan signifikan, Indonesia harus siap menjadi hub energi untuk ASEAN," jelasnya.
Yuliot juga mengungkapkan bahwa integrasi kelistrikan di negara ASEAN akan didukung melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam sepuluh tahun ke depan, akan dibangun 48.000 kilometer sirkuit (kms) jaringan transmisi untuk kebutuhan nasional dan integrasi dengan ASEAN.
Untuk kerja sama Power Grid, Pemerintah RI telah memetakan peluang investasi sebesar Rp 600 triliun. Investasi ini tidak hanya datang dari sektor Pemerintah, tetapi juga sektor swasta.
"Kebutuhan investasi kita sudah petakan, total investasi yang dibutuhkan sekitar 600 triliun rupiah. Itu tentu bukan hanya dari Pemerintah tetapi juga bagaimana kita mendorong swasta untuk bisa berinvestasi juga di national grid dan juga bagaimana integrasi antar ASEAN. Jadi ini kita membuka peluang investasi untuk itu," jelas Yuliot.
Sementara itu, pada intervensi Indonesia di 43rd AMEM, Yuliot menyebut transisi energi di kawasan Asia Tenggara harus dijalankan dengan adil, teratur, dan inklusif, dengan mempertimbangkan kondisi nasional negara-negara anggota ASEAN.
"Indonesia juga mendorong upaya transisi energi yang terus memprioritaskan ketahanan dan keterjangkauan energi, di samping keberlanjutan. Sehingga tidak ada negara anggota yang tertinggal," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di detikFinance.
(des/des)
