Jakarta tengah disorot dengan kepadatannya yang jadi nomor satu di dunia. Tak beda jauh dengan Bali, Menteri ATR/BPN menyerukan transmigrasi dari Pulau Dewata ke luar pulau. Satu pulau yang sama-sama disebut jadi tujuan baru untuk diramaikan, ialah Kalimantan.
Jakarta Kota Terpadat di Dunia
Divisi Kependudukan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menobatkan Jakarta sebagai kota atau kawasan metropolitan terpadat di dunia dengan 42 juta penduduk. Dikutip detikTravel dari laman ABC, posisi kedua ada Dhaka, ibu kota Bangladesh yang dihuni hampir 40 juta penduduk.
Posisi Jakarta saat ini menggeser Kota Tokyo, Jepang. Tokyo melorot ke peringkat ketiga dengan 33 juta penduduk setelah bertahun-tahun menduduki peringkat pertama. Pertumbuhan penduduk Tokyo yang stagnan dan belakangan harus menghadapi krisis populasi membuat posisinya melorot.
Dengan penduduk yang begitu besar, Jakarta menghadapi tantangan klasik kota-kota raksasa dunia, mulai dari kemacetan parah, polusi, hingga banjir. Persoalan menjadi lebih rumit karena koordinasi antarwilayah di Jabodetabek kerap tidak berjalan mulus.
Untuk mengurangi tekanan di Jakarta, pemerintah Indonesia pada 2019 mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dan mulai membangun ibu kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru.
Pinta Menteri Agar Warga Bali Transmigrasi
Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta warga Bali untuk bertransmigrasi ke luar Pulau Dewata dan mengurus lahan pertanian. Nusron menyebut program transmigrasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam sambutannya saat Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (26/11/2025). Pertemuan itu diikuti kepala daerah se-Bali, termasuk Gubernur Bali Wayan Koster.
"Jadi Pak Gubernur, kita siap-siap. Pak Gubernur, warga Bali harus ada yang disiapkan untuk transmigrasi lagi untuk mengelola lahan yang di luar Bali," kata Nusron, dikutip dari detikBali.
Nusron lantas menyebutkan beberapa lahan pertanian di luar Bali yang perlu dikelola seperti Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, hingga Papua. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto ingin membangkitkan program transmigrasi.
"Pak Presiden tegas, saat ini pemerintah kalau tidak ada (masyarakatnya) datangkan dari Jawa, dari Bali, program transmigrasi dihidupkan lagi dengan dikasih garapan pertanian di luar Jawa yang lebih menjanjikan," jelasnya.
Gubernur Bali Wayan Koster merespons pernyataan tersebut di depan awak media. Ia mempersilakan warga Bali yang ingin bertransmigrasi dan bekerja di sektor pertanian di luar Bali. Menurutnya, banyak warga yang mengikuti program perpindahan penduduk dari wilayah padat ke daerah yang kurang padat itu di masa lalu.
"Ini maksudnya (penduduk) Bali kan sudah kelihatan padat. Di daerah lain ada lahan yang luas," kata Koster saat ditemui seusai menghadiri rapat paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (1/12/2025).
"Dulu kan ada transmigrasi, dibuka ruang bagi yang mau transmigrasi ada kesempatan memanfaatkan lahan yang ada di sana," sambungnya.
Pembangunan IKN Terkini
Terkini, IKN tengah fokus menggarap Kawasan Kompleks Yudikatif IKN, antara lain gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA). Secara keseluruhan, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan kedua kawasan ini mencapai Rp 11,6 triliun dan kebutuhan lahan 57 ha.
Selain itu juga akan dibangun kompleks perkantoran legislatif di lahan seluas 42 hektare (ha) dengan anggaran Rp 8,5 triliun untuk periode pembangunan 2025-2027. Pembangunan tersebut mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.
Pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025. Fasilitas pendukung seperti konektivitas jalan di KIPP Sub-WP 1B dan 1C, hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan, juga tengah dipersiapkan untuk mendukung relokasi ASN ke Nusantara.
Sebagai pendukung infrastruktur fisik, Otorita IKN juga memastikan bahwa sumber air baku di IKN bisa memenuhi kebutuhan ASN yang akan pindah ke IKN. Soal pemindahan ASN ke IKN pun masih berproses, ditargetkan bisa dimulai secara bertahap dari tahun 2028.
Simak Video "Video: Dari Desa ke Dunia: Wajah Baru Transmigrasi Indonesia"
(aau/aau)