Akademisi UPR: Gelar Pahlawan Marsinah Jangan Sampai Hentikan Kasus HAM

Pemberian gelar pahlawan bagi Marsinah disambut baik oleh keluarganya serta banyak kalangan. Salah satu yang mengapresiasi yakni Dosen Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR), Yuliana. Meski patut diapresiasi, pemberian gelar pahlawan ini menurutnya jangan sampai menghentikan pengusutan kasus hak asasi manusia (HAM) di mana Marsinah menjadi korban.

Marsinah merupakan salah satu korban pelanggaran HAM di era Orde Baru. Hingga kini, kasus pelanggaran HAM terhadap mereka belum tuntas dan pelakunya belum ditetapkan.

"Kita juga harus berhati-hati, narasi Marsinah sebagai pahlawan justru mengaburkan Marsinah sebagai korban kejahatan HAM, dan yang paling mendesak adalah mengusut tuntas pelaku kejahatan HAM itu sendiri yang membuat Marsinah dkk menjadi korban," jelas Yuliana kepada detikKalimantan, Selasa (11/11/2025).

Yuliana berpesan pada para perempuan, khususnya di Kalteng, agar mewarisi keberanian dan kegigihan sosok Marsinah. Ada tiga poin yang ia tekankan yaitu keberanian, kesadaran hak, serta solidaritas antarperempuan.

"Ada tiga hal yang penting dari Marsinah, yakni keberanian untuk menyuarakan ketidakadilan, kesadaran akan hak sebagai warga dan pekerja, serta pentingnya solidaritas antarperempuan. Marsinah bukan hanya nama sejarah, tapi inspirasi yang terus menggerakkan ruang demokrasi akar rumput," tegasnya.

Kemudian, Yuliana menyoroti pro dan kontra pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional bersama Marsinah, bahkan disandingkan dengan Marsinah dalam penganugerahan pahlawan kemarin. Ia menilai terdapat potensi penghapusan pengalaman korban di era Orde Baru.

"Secara akademis sosiologis pemberian gelar tersebut, berpotensi menghapus pengalaman korban dan melemahkan proses pemulihan ingatan Sejarah. Negara sedang membentuk pandangan sejarah dan identitas bangsa," jelasnya.

Bagi Yuliana, gelar pahlawan bagi seseorang seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaiannya saja, tetapi juga memperhatikan apakah dalam menuju pencapaiannya tersebut ada pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya.

"Kepahlawanan bukan hanya tentang keberhasilan pembangunan, tetapi tentang apakah kekuasaan dijalankan dengan menghormati kemanusiaan," imbuhnya.