Jogja Dapat BKK Danais Rp 41 M, Eko Suwanto: Perkuat Penanganan Stunting-Sampah

Jogja -

Ketua DPC PDIP Kota Jogja, Eko Suwanto, menyebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Dana Keistimewaan tahun 2026 dengan total Rp 312.249.291.750. Dari anggaran tersebut, Kota Jogja mendapat alokasi sebanyak Rp 41 miliar.

"Dana keistimewaan melalui skema BKK ini diharapkan mampu memperkuat layanan publik di tingkat daerah, terutama untuk isu strategis seperti penanganan stunting dan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, selain urusan kebudayaan, pertanahan, kelembagaan dan tata ruang," ungkap Eko Suwanto yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD DIY itu dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Rabu (6/5/2026).

Dari total anggaran, BKK untuk kabupaten/kota se-DIY mencapai Rp 168.837.291.750. Rinciannya yakni Kota Jogja memperoleh Rp 41.309.673.000, Kabupaten Bantul Rp 42.415.051.500, Kabupaten Kulon Progo Rp 37.143.942.500, Kabupaten Gunungkidul Rp 26.758.716.750, dan Kabupaten Sleman Rp 21.209.908.000.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, BKK untuk kalurahan mencapai Rp 143.412.000.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Kabupaten Bantul sebesar Rp 29.730.000.000, Kulon Progo Rp 24.325.000.000, Gunungkidul Rp 53.885.000.000, dan Sleman Rp 35.472.000.000. Khusus untuk Kota Jogja, Pemda DIY mengalokasikan anggaran tematik.

Eko Suwanto menambahkan anggaran penanganan stunting dialokasikan sebesar Rp 120.000.000 per kelurahan dengan total Rp 5.400.000.000. Selain itu, penyelesaian persoalan sampah dialokasikan Rp 65.000.000 per kelurahan dengan total Rp 2.925.000.000.

Eko Suwanto menegaskan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran akan menjadi perhatian DPRD DIY agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.