Aksi Massa Saat Demo Hari Buruh di Jogja dalam Bingkai Kamera

Foto: Massa buruh menggelar unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer Jogja dan diikuti oleh lintas organisasi buruh dan mahasiswa, Rabu (1/5/2024). (Dwi Agus/detikJogja)
Foto: Massa buruh juga mengeluhkan harga properti di Jogja sudah tidak wajar. Dengan skema upah minimum kerja (UMK) saat ini, para buruh kesulitan memiliki hunian. (Dwi Agus/detikJogja)
Foto: Idealnya buruh menerima upah hingga Rp 5 juta per bulan untuk standar kebutuhan hidup layak (KHL). Namun rata-rata hanya menerima Rp 2,2 juta untuk kabupaten dan kota. (Dwi Agus/detikJogja)
Foto: Massa buruh juga menyoroti sistem kerja buruh pekerja lepas. Kelompok pekerja ini sangat rentan karena tidak terikat dengan sebuah perusahaan. (Dwi Agus/detikJogja)
Foto: Tuntutan massa buruh dalam May Day tetap sama setiap tahunnya. Mulai dari kenaikan upah minimum kerja, turunkan harga bahan pokok, rumah tinggal dan cabut UU Cipta Kerja. (Dwi Agus/detikJogja)
Foto: Kepada Pemerintah saat ini dan rezim Prabowo-Gibran, massa buruh mendorong adanya perubahan kebijakan. (Dwi Agus/detikJogja)
Foto: Massa buruh menggelar unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer Jogja dan diikuti oleh lintas organisasi buruh dan mahasiswa, Rabu (1/5/2024). (Dwi Agus/detikJogja)
Foto: Massa buruh juga mengeluhkan harga properti di Jogja sudah tidak wajar. Dengan skema upah minimum kerja (UMK) saat ini, para buruh kesulitan memiliki hunian. (Dwi Agus/detikJogja)
Foto: Idealnya buruh menerima upah hingga Rp 5 juta per bulan untuk standar kebutuhan hidup layak (KHL). Namun rata-rata hanya menerima Rp 2,2 juta untuk kabupaten dan kota. (Dwi Agus/detikJogja)
Foto: Massa buruh juga menyoroti sistem kerja buruh pekerja lepas. Kelompok pekerja ini sangat rentan karena tidak terikat dengan sebuah perusahaan. (Dwi Agus/detikJogja)
Foto: Tuntutan massa buruh dalam May Day tetap sama setiap tahunnya. Mulai dari kenaikan upah minimum kerja, turunkan harga bahan pokok, rumah tinggal dan cabut UU Cipta Kerja. (Dwi Agus/detikJogja)
Foto: Kepada Pemerintah saat ini dan rezim Prabowo-Gibran, massa buruh mendorong adanya perubahan kebijakan. (Dwi Agus/detikJogja)