Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan instruksi terbaru Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan infrastruktur industri film nasional. Presiden meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk merancang skema bisnis pembangunan bioskop yang menyasar tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Menurut Riefky, dalam laporan kinerja satu tahun pertama Kementerian Ekonomi Kreatif, Presiden secara khusus menanyakan kondisi industri film nasional. Meski kreativitas sineas Indonesia sangat tinggi, industri ini menghadapi tantangan besar berupa minimnya jumlah layar bioskop dibanding jumlah penduduk.
"Rasionya masih rendah sekali dari kebutuhan layar kita, sehingga banyak sekali film yang sudah diproduksi kemudian tidak bisa masuk ke layar lebar," kata Riefky saat menghadiri Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) Market di JEC, Sabtu (29/11/2025).
Merespons tantangan tersebut, dia mengungkapkan bahwa Presiden memberi arahan agar Danantara menyusun model bisnis yang memungkinkan bioskop tumbuh. Skema ini diharapkan ramah investasi namun tetap menarik bagi pihak swasta.
"Danantara diminta untuk membuat sebuah skema bisnis yang kira-kira menarik untuk tumbuh kembangnya bioskop di kabupaten/kota. Polanya seperti apa masih disusun, tentu butuh waktu," jelas Riefky.
Dia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi intensif dengan Danantara serta melibatkan ekosistem perfilman untuk memberikan masukan. Pemerintah juga membuka peluang pemberian insentif dan kemudahan regulasi agar ekosistem bisnis bioskop di daerah bisa berkelanjutan.
"Tapi peluang ekonomi cukup besar, tetapi kan pasti perlu keberpihakan dari pemerintah juga. Apakah itu insentif, kemudahan-kemudahan lainnya sehingga ekosistem bisnis bioskop Indonesia juga terutama di tingkat kabupaten/kota itu bisa tumbuh," ujarnya.
Selain masalah infrastruktur layar, Riefky menyebutkan dua arahan Presiden lainnya untuk memperkuat industri film. Pertama, Kemenekraf diminta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait skema pendanaan dan insentif bagi pelaku industri film.
Kedua, terkait maraknya pembajakan digital, Presiden menginstruksikan koordinasi antara Kemenekraf, Kementerian Hukum, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tujuannya adalah mempercepat proses penanganan laporan pembajakan yang selama ini dinilai lambat, sehingga merugikan sineas yang filmnya sedang tayang.
"Jadi itu arahan Presiden dan kami mohon dukungan dari teman-teman semua agar dalam memperbaiki iklim dari perfilman nasional ini juga bisa semakin baik," ucapnya.
Riefky mengapresiasi konsistensi JAFF yang telah berjalan selama 20 tahun dan JAFF Content Market yang memasuki tahun kedua. Dia berharap berbagai program di JAFF ini diharapkan tidak hanya mengasah kemampuan menulis, tetapi juga kemampuan bisnis para kreator.
"Harapan kita para penulis tidak hanya punya skill kreatif, tapi juga aspek bisnisnya diperkuat. Bagaimana mempresentasikan karya dan bicara dengan calon partner, investor, atau produser," pungkasnya.
Simak Video "Video: Menekraf akan Minta Masukan Komdigi-Polri Bahas Pembajakan Film"
(apl/apl)