Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Jogja mengonfirmasi 11 rumah kuno di selatan Stasiun Lempuyangan Kota Jogja yang dirobohkan PT KAI bukan bangunan cagar budaya karena tak tercatat dalam SK. Lalu, bagaimana secara kriteria?
"Kemudian kami karena paham bahwa ini pasti nanti potensinya menjadi diskusi umum gitu kan, karena memang secara kalau banyak orang menyampaikan secara kriteria itu memenuhi untuk ke cagar budaya," Kepala Bidang Warisan Budaya Disbud Kota Jogja, Susilo Munandar saat ditemui detikJogja di Kantor Disbud Jogja, Rabu (14/10/2026).
Karena itu, ia menyebut bangunan cagar budaya juga berkaitan dengan administrasi. Dia mengatakan sesuai Undang-undang, untuk merubah status suatu bangunan kuno menjadi cagar budaya, harus didaftar dahulu oleh pemilik atau pengelola bangunan dan atau lahan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di dalam proses pendaftaran untuk kajian cagar budaya itu, harus diketahui oleh pemilik, pengelola dari objek tersebut. Diajukan, karena ada blangkonya. Jadi sesuai di UUCB itu, dan juga PP 1 tahun 2022 itu kan ada pendaftaran," jelas Susilo.
Belasan rumah kuno di Stasiun Lempuyangan yang telah dirobohkan itu juga tidak termasuk bangunan cagar budaya karena tidak didaftarkan.
"Status cagar budaya itu kan harus dibuktikan dengan adanya SK keputusan. Nah kami tegaskan untuk 13 rumah yang ada di selatan stasiun Lempuyangan tidak ada SK cagar budayanya. Yang ada adalah Stasiun Lempuyangan. Stasiun Lempuyangan itu adalah cagar budaya yang ditetapkan oleh Kementerian," ujarnya.
Dalam aturan, kata Susilo, tidak membatasi kepemilikan bangunan yang akan didaftakan menjadi cagar budaya, apakah milik perorangan atau instansi. Namun, ada data yang harus dilengkapi dan data itu hanya dimiliki oleh pemilik lahan atau bangunan.
"Memang kalau di undang-undang kan setiap orang bisa mendaftarkan, tetapi pendaftaran itu kan harus mengisi form isian, ada informasi-informasi tersier, ini tanahnya milik siapa gitu," papar Susilo.
"Sehingga ketika misalnya yang mendaftarkan itu bukan pengelola, bukan pemilik, maka harus bisa menyajikan data itu, dan kalau kemudian data itu salah tentunya kami kan juga harus memverifikasi. Memang prosedurnya seperti itu, walaupun kriteria itu sudah masuk, tetapi ketika itu tidak didaftarkan, tentunya kami juga belum bisa memproses itu," imbuhnya.
Pemerintah dalam hal ini Disbud, kata Susilo, juga tidak bisa serta-merta mengajukan suatu bangunan untuk diubah statusnya menjadi cagar budaya. Begitu pun untuk melakukan kajian, harus tetap melalui prosedur pendaftaran dari pemilik bangunan.
"Ketika para pihak tadi tidak kemudian mengajukan secara resmi, kami tentunya tidak bisa bergerak, ya harus ada pendaftarannya, karena pendaftaran kan ada nomor-nomornya ya," ungkap Susilo.
4 Kriteria Cagar Budaya
Adapun bangunan yang akan didaftarkan menjadi cagar budaya harus memenuhi empat kriteria. Antara lain harus berusia minimal 50 tahun hingga harus memiliki masa gaya sesuai tahun bangunan dibangun.
"Kalau kita bicara gaya bangunan arsitektural di DIY, khususnya di Jogja, itu ada 4 gaya ya, gaya Jawa tradisional, gaya Cina, kemudian kolonial, kemudian indische. Indische itu perpaduan antara gaya Eropa, Cina, dengan gaya lokalnya. Jadi gabungan," papar Susilo.
Kriteria ketiga yakni bangunan harus bisa meningkatkan wawasan kebangsaan. Terakhir, bangunan harus memiliki nilai penting sejarah bagi pendidikan, atau agama, atau masyarakat.
"Nah, itulah yang empat kriteria itu yang kemudian akan bisa ditentukan itu dengan kajian oleh TACB (Tim Ahli Cagar Budaya). Harus semuanya terpenuhi begitu nggih," terang Susilo.
"Ketika bangunan itu sebenarnya secara tiga kriteria memenuhi, tetapi nilai pentingnya itu tidak memenuhi, sehingga tidak bisa, empat-empat kategori itu tidak bisa identik kemudian langsung CB kalau bangunan lama begitu," sambungnya.
Setelah diubah statusnya menjadi cagar budaya, lanjut Susilo, tidak akan merubah kepemilikan bangunan tersebut. Pemilik masin juga bebas menggunakan bangunan tersebut untuk apapun, asal tidak merubah bentuk asli bangunan.
"Peruntukan itu tidak dibatasi, jadi untuk apapun itu boleh, fungsinya. Tetapi yang diberikan aturan adalah ketika proses perubahan yang jika diperlukan untuk merubah bentuknya itu kan dibatasi, tidak boleh sembarangan diubah, secara fasad itu kalau bisa itu dijaga keasliannya," ujar Susilo.
"Tetapi ketika di interior (dilakukan penyesuaian) itu kan ada prosesnya, kebutuhan ruang saat itu tidak relevan dengan kondisi yang ada, itu ya diperbolehkan. Nah proses untuk perubahan-perubahan itu kan tentunya sudah diatur juga di Pergub 76 2019. Itu Pergub DIY itu mengatur izin-izin pemugaran antara lain," lanjutnya.
Untuk melakukan penyesuaian interior atau melakukan pemugaran, kata Susilo, pemilik harus menyampaikan permohonan perizinan ke pemerintah. Setelahnya Dewan Warisan Budaya DIY akan mengkaji dan memberikan rekomendasi.
"Misalnya itu dibutuhkan ada kamar mandi atau sebagainya kan perlu direncanakan, nah itu nanti yang memberikan rekomendasi adalah Dewan Warisan Budaya DIY. Nanti pastinya ada dokumen teknis yang diserahkan sehingga tahu di perencanaannya seperti ini nanti akan direkomendasikan," pungkasnya.
