Disorot gegara Video Ceramah soal 'Mati Syahid', JK Jelaskan Konteksnya

Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla (tengah) didampingi Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hamid Awaluddin (kiri) dan Juru Bicara Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 Husein Abdullah, dalam konferensi — JK Klarifikasi soal Ceramah di UGM yang Dinilai 'Penistaan Agama' Foto: Gilang Faturahman/detikFoto

Jogja -

Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), akhirnya menjabarkan soal ceramahnya tentang 'mati syahid' di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menegaskan konteks pernyataannya bukan untuk menyinggung umat Islam-Kristen, melainkan mengenai konflik di Poso dan Ambon.

"Cuma satu-dua menit saya bicara konflik karena agama, itulah antara lain Ambon-Poso. Saya tidak bicara tentang dogma agama," kata JK dalam konferensi pers di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), dilansir detikNews.

JK menjelaskan, dalam ceramah itu, dia menjabarkan soal bagaimana konflik bisa terjadi, termasuk kericuhan berlatar agama. Ia menyebut, banyak pihak di Ambon dan Poso menggunakan legitimasi agama untuk membenarkan kekerasan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyatakan, istilah 'syahid' yang dipakainya saat berceramah disesuaikan dengan audiens yang berada di lingkungan masjid. Ia kemudian membandngkan dengan istilah 'martir' dalam agama Kristen.

"Saya pakai kata syahid karena saya di masjid. Kalau saya pakai kata martir, jemaah tidak mengerti. Padahal maknanya hampir sama, mati karena membela agama," ujarnya.

JK menekankan, baik ajaran dalam Islam maupun Kristen tidak ada pembenaran untuk ajaran kekerasan seperti yang terjadi dalam konflik tersebut.

"Tidak ada ajaran agama yang membenarkan saling membunuh. Itu yang saya sampaikan," tegasnya.

JK juga menggambarkan betapa brutalnya konflik di Ambon dan Poso, 25 tahun lalu itu. Ia menyebut ribuan orang tewas dan ratusan ribu lainnya mengungsi akibat kekerasan yang terjadi selama beberapa tahun.

"Sekitar 7.000 orang meninggal dalam tiga tahun. Itu akibat konflik yang membawa-bawa agama," ucapnya.

JK melanjutkan, pernyataannya justru bertujuan mengingatkan supaya agama tidak menjadi alat konflik. Ia bahkan mengaku turun langsung ke daerah konflik untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

"Saya datang ke sana untuk mendamaikan, bukan untuk memecah. Saya pertaruhkan jiwa saya," katanya.

JK pun meminta publik melihat secara utuh pernyataannya dan tidak terjebak pada potongan video yang beredar.

"Lihat konteksnya secara lengkap. Jangan dipotong-potong," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah video viral ceramahnya soal 'mati syahid'. Jusuf Kalla dilaporkan atas dugaan penistaan agama.

Pelapor dalam hal ini adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Mereka melaporkan Jusuf Kalla ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Minggu (12/4) malam.

"Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat," kata Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat, kepada wartawan, dikutip Senin (13/4).

Laporan GAMKI teregistrasi dengan nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 12 April 2026. Dalam laporan tersebut, Sahat selaku pelapor melaporkan Jusuf Kalla terkait dugaan penistaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 dan/atau Pasal 301 dan/atau Pasal 263 dan/atau Pasal 264 dan/atau Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Sahat menyampaikan bahwa ceramah Jusuf Kalla soal 'mati syahid' yang viral di media sosial menyakiti hati umat Kristen karena tidak sesuai dengan ajaran Kristen.